Jika sebuah acara didatangi tokoh penting sekaliber Wakil Presiden Jusuf Kalla, panitia memang harus ekstra persiapan. Bahkan, tak jarang mereka harus pontang-panting urus sana-urus sini. Seperti itulah yang dialami panitia acara penganugerahan otonomi award.
LUSIE WARDANI, Surabaya
SURABAYA - Sampai tadi malam (29/4), empat narasumber talk show Otonomi Award 2008 telah memastikan kehadirannya. Keempat tokoh itu adalah Wiranto, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sutiyoso, dan Hidayat Nurwahid.
Otonomi Award 2008 akan dilaksanakan delapan hari lagi. Persiapan even yang dirancang sebagai ajang prestasi bupati/wali kota itu terus dikebut. Salah satunya adalah penuntasan rangkaian riset yang memakan waktu kurang lebih tiga bulan. Tahap panjang riset Otonomi Award 2008 tersebut telah selesai Jumat (18/4) minggu lalu.
Tahap Otonomi Award (OA) 2008 telah memasuki entri data sekunder. Seperti diketahui, nilai data sekunder merupakan salah satu komponen penentu kemenangan daerah dalam OA.
Survei publik merupakan tahap yang tak kalah penting dengan wawancara mendalam (in-depth interview) dan input data sekunder. Survei publik menjadi sarana untuk mengklarifikasi program daerah.
Jumat malam (28/3) lalu JPIP menyelesaikan pleno inovasi tahap pertama. Dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh peneliti tersebut, temuan program/kebijakan inovatif dari 38 kabupaten/kota telah dipaparkan seluruhnya oleh tim peneliti.
Tahap apa yang hingga malam tadi dilalui evaluasi dan monitoring (monev) The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi Daerah (JPIP) untuk menentukan daerah yang bakal meraih Otonomi Award pada 30 April 2008?
Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya regulasi tentang evaluasi otonomi daerah dikeluarkan pemerintah. Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
Peserta lokakarya, -sekretaris kabupaten-kota (Sekkab-Sekkota) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten-kota (Bappekab-Bappekot), menilai Permendagri 13/2006 merupakan alat penggebuk inisiatif lokal. Permendagri ini, kata mereka, membunuh kreativitas dan inovasi daerah.
The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) kemarin (8/1) mengadakan lokakarya tentang PP dan permendagri bermasalah. DR Purwo Santoso (UGM) dan Moh. Mahfud M.D. (guru besar hukum tata negara dari UII ) yang menjadi pembicara minta agar PP dan permendagri bermasalah itu dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung.