SURABAYA - Rencana pembangunan rumah susun (rusun) di Jatim bakal segera direalisasikan. Pada tahap awal akan diprioritaskan di enam kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Enam kabupaten/kota itu adalah Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Madiun, dan Gresik.
JAKARTA - Selama delapan tahun sejak 1998, pemerintah Indonesia hanya mampu membangun jalan tol sepanjang 50 kilometer. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto sangat kecewa atas lambatnya pembangunan proyek infrastruktur tersebut.
Desentralisasi merupakan bagian dari usaha pematangan proses berdemokrasi. Namun, Desentralisasi yang liar juga dapat memicu munculnya aspirasi-aspirasi parokialistik dan mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Berikut perbincangan Hamid Basyaib dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani, Kamis (2/11) lalu.
Ada Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun mafia tanah masih berkeliaran. Bagaimana Kepala BPN Joyo Winoto mengatasi kompleksitas masalah pertanahan di tanah air? Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan Joyo Winoto:
JAKARTA - Indonesia Regional Investment Forum 2006 yang dibuka kemarin berlangsung penuh warna. Sejumlah investor asing dan lokal benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi masukan ke pejabat yang hadir. Kurang lebih satu jam, Kapolri Jenderal Sutanto, Mendagri M. Ma’ruf, Men Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Deputi III BPN Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Yuswanda Arsyad Temenggung, menjelaskan upaya RI mengoptimalkan investasi di daerah.
JAKARTA - Inilah momentum yang tepat untuk menanamkan modal di daerah. Ada 71 proyek di berbagai sektor senilai USD 3,5 miliar atau sekitar Rp 31,85 triliun yang ditawarkan dalam IRIF (Indonesian Regional Investment Forum) 2006 yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta kemarin.
Konflik di beberapa daerah, terutama di Poso saat ini, telah menjadi denyut masyarakat dan media yang mewartakan kejadian itu. Dalam tiga bulan terakhir, misalnya, aksi-aksi kekerasan di Poso dan perang antarsuku di Papua cukup menyita publik dan pemerintah.
Permasalahan perbatasan di daerah jumlahnya tidak sedikit. Katakan seperti batas Kabupaten Halmahera Barat dan Utara di Ternate, Pulau Berhala di Jambi, Kota Padangsidempuan, Kota Bukit Tinggi dengan kabupatennya di Sumatera; Kota Balikpapan dengan Kabupaten Paser Penajam Utara di Kalimantan.
Hingga 2006, Depdagri telah membatalkan 600 perda. Perda itu dinilai berkepentingan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Atau, apakah itu hanya pertarungan perebutan kue pusat dan daerah?