Agar alokasi DBH cukai hasil tembakau lebih tepat sasaran, seharusnya dilakukan audit anggaran dan audit program. Selama ini, yang ada hanya audit anggaran. Berikut wawancara JPIP dengan dosen FE Unair, Soebagyo.
Berikut wawancara JPIP dengan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Soebagyo.
Berikut wawancara JPIP dengan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Soebagyo.
Di Jatim, Kota Kediri menjadi daerah dengan penerima DBH cukai rokok tertinggi. Pada 2008, jumlah DBH yang diterima adalah Rp 9,5 miliar. Kenaikan tajam terjadi pada 2009 dengan nilai DBH sebesar Rp 41 miliar.
Pada 2009 terjadi kenaikan cukup signifikan dana bagi hasil (DBH) cukai rokok bagi daerah. Total dalam APBN mencapai Rp 960 miliar. Akan tetapi, nampaknya belum banyak daerah yang siap menerima limpahan DBH yang tinggi. Sebab, belum banyak daerah yang memiliki program peruntukan.
Dalam praktiknya, RIA mempersyaratkan tahap penelusuran pembenaran masalah yang melatarbelakangi terbitnya peraturan, tujuan peraturan, dan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah. Berikutnya, RIA menguji potensi biaya dan manfaat (cost and benefit) yang timbul pada dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah atas pilihan tersebut. Bukan itu saja, RIA menuntut pula dilakukannya pengujian dampak peraturan pada kemandirian dan kebebasan masyarakat.
Sebagai instrumen pembuatan kebijakan, regulatory impact analysis (RIA) saat ini tidak hanya diterapkan di negara maju. Akan tetapi, juga bisa diterapkan di kabupaten-kota. Prinsip dalam RIA adalah rendah biaya dan rendah resiko.
Bagaimana alokasi dana bagi hasil antara pusat dan daerah terkait kucuran blok Cepu? Bagaimana daerah tahu haknya? Berikut wawancara dengan anggota Komisi VII dan Panitia Anggaran DPR Tjatur Sapto Edy.
Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pelayanan publik, hadirnya blok Cepu merupakan sumber pendanaan baru bagi daerah. Artinya, dalam setiap tiga bulan, pemerintah daerah akan mendapat transfer dana perimbangan bagi hasil, ditambah keuntungan tahunan dari sharing investasi Pertamina, Exxon, dan pemda (empat BUMD).
Pemerintah pusat membagi hasil kucuran minyak dan gas bumi di blok Cepu. Bagaimana seharusnya pengelolaan dan bagi hasil blok Cepu? Berikut penelusuran peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Dadan S. Suharmawijaya.
Otonomi daerah satu tingkat pada provinsi lebih realistis. Alasan utamanya, tercipta keadilan dan pemerataan antardaerah. Inilah wawancara JPIP dengan guru besar FISIP Universitas Airlangga, Kacung Marijan.