Praktik korupsi menjadi potret buruk otonomi daerah (otda) di tengah kuatnya arus resentralisasi. Memang, kasus korupsi lebih sering terjadi di daerah. Namun, bukan berarti pemerintah pusat lebih steril. Bagaimana faktanya? Berikut ulasan Wawan Sobari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Beberapa kasus konflik di atas mengindikasikan beberapa hal. Pertama, demokrasi internal parpol tidak terjadi dan struktur organisasi partai di Indonesia kebanyakan masih tersentralisasi. Dalam kasus ini, meski pilkada adalah kepentingan lokal dan bagian dari demokrasi lokal, elite pusat masih ikut mengintervensi proses pencalonan. Akibatnya, konflik terbuka antartingkat organisasi partai tidak bisa dihindari. Kedua, munculnya konflik ini juga menunjukkan marginalisasi massa dan kader di daerah dalam proses pembuatan keputusan partai. Inilah contoh sentralisasi kebijakan partai.
Sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia berkali-kali dirombak. Setiap menjelang pemilu, perombakan sistem ini dilakukan. Sayang, agendanya hanya tarik ulur kepentingan perebutan kursi dan kekuasaan. Tak sekali pun dipikirkan sistem politik kepartaian yang mendukung otonomi daerah. Berikut ulasan Dadan S. Suharmawijaya dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Mampukah RUU itu menjadi jawaban atas masalah ruwetnya administrasi pemerintahan yang terjadi saat ini? Berikut petikan wawancara dengan Dr Purwo Santoso MA, pakar pemerintahan UGM Jogjakarta.
Selain melindungi pejabat publik, RUU tersebut sangat mengikat kaki pejabat. RUU itu lebih banyak mengatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan umum RUU itu berisi tentang konkretisasi dua puluh asas-asas umum pemerintahan yang baik (pasal 2 ayat 2).
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan RUU Administrasi Pemerintahan. RUU ini dirancang sebagai payung hukum bagi birokrat pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan administrasi. Dengan UU tersebut, kesalahan administrasi yang dilakukan birokrat tidak bisa lagi dipidanakan. Berikut ulasan Redhi Setiadi dari The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP).
Banjir datang saban tahun. Kerugian besar nyaris tak terhitung. Seperti apa dampak bencana ini terhadap sektor perekonomian? Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Cara yang ampuh untuk menjadikan daerah menjalankan regulasinya adalah dengan ancaman. Meski, regulasi tersebut sangat bertentangan dengan kebutuhan daerah. Pusat biasanya mengancam, daerah tidak akan menerima DAU apabila tidak menerapkan peraturan tersebut. Misalnya, Permendagri No 13/2006.
Resentralisasi tersebut menyebabkan dampak yang kurang menyenangkan bagi pembangunan di daerah.
Pusat boleh saja mengklaim bahwa otonomi daerah (otda) masih menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun, yang dirasakan daerah adalah sebaliknya. Berikut paparan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).