Pemilu legislatif baru dilangsungkan 2009. Tetapi, tarik ulur kepentingan politik mulai terasa saat ini. Hal itu tampak pada pembahasan RUU Pemilu Legislatif di DPR saat ini. Salah satu yang menjadi isu panas adalah pembahasan tentang pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berikut ulasan Dadan S. Suharmawijaya dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Dalam seminar Otonomi Award 2007, investasi dana APBD ke dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi salah satu poin perdebatan. Saat itu, pertengahan 2007, isu tersebut memang sedang menjadi perbincangan publik.
Menjelang akhir tahun, banyak nada sumbang terkait pengelolaan anggaran di daerah. Kesan yang muncul, pemerintah daerah tidak cakap dalam mengelola anggaran. Bagaimanakah kondisi sebenarnya? Berikut ulasan tim peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Secara keseluruhan, JPIP sebenarnya mengembangkan 12 indikator utama dalam pemeringkatan kinerja daerah. Hanya, indikator kinerja bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomilah yang relatif dirasakan dan menarik perhatian masyarakat. Bila merujuk pada konteks orientasi pembangunan, maka keempat bidang kinerja itu termasuk dalam isu-isu pembangunan manusia (human development).
Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) banyak memunculkan kontroversi. Misalnya, kian banyak calon incumbent (pemegang jabatan) yang kalah. Sementara figur-figur alternatif terus unjuk gigi. Mengapa mereka menang? Berikut ulasan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Dalam penilaian JPIP, indikator apa sajakah yang dipengaruhi alokasi anggaran dalam APBD? Selain itu, adakah pengaruh kenaikan semu anggaran belanja publik dalam penilaian Otonomi Award?
Dalam setiap monitoring, porsi belanja aparatur dan belanja publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu menjadi perhatian The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Bagaimanakah porsi kedua belanja tersebut dalam APBD 2006? Berikut paparan Nur Hidayat dari JPIP.
Hasil riset Otonomi Award (OA) 2007 menunjukkan, pemerintah daerah (pemda) mengurangi banyak program yang berbau proyek mercusuar. Sebaliknya, mereka fokus pada program yang berbasis pada masyarakat. Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Layanan administrasi merupakan salah satu indikator dari parameter pelayanan publik (public services) yang dikembangkan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Sudah enam tahun ini JPIP konsisten memantau perkembangan layanan dalam surat-menyurat, perizinan, dan kependudukan ini. Apa tren baru di tahun keenam itu? Berikut ulasan REDHI SETIADI dari JPIP.