Selain cenderung berpendekatan ekonomi, Daerah juga lebih banyak menjiplak program pengentasan kemiskinan Pusat dan Propinsi. Agar lebih kontekstual kreatif dan inovatif, Daerah bisa memulainya dengan membuat profil kemiskinannya sendiri. Demikian pendapat Prof. Dr. Djumilah Zain, Pakar manajemen usaha kecil yang juga penggagas penerapan model Grameen Bank dalam pengentasan kemiskinan di Jatim.
Penanganan kemiskinan bukan hanya monopoli pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Pada tahun keenam Otonomi Award ini, untuk kali pertama Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) memonitor upaya kabupaten dan kota mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Berikut pemaparan temuan WAWAN SOBARI dari JPIP.
Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur memang telah membuat program-program kesehatan yang lebih populer. Berikut petikan wawancara dengan Lutfi Agus Salim SKM MSi, pengamat kesehatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) yang juga dosen di FKM Universitas Airlangga, Surabaya.
Pada tahun keenam Otonomi Award (OA) ini, di Jawa Timur (Jatim) terjadi tren kenaikan kebijakan atau program di bidang kesehatan yang lebih pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Karena itu, daerah yang mempunyai visi lingkungan menjadi faktor kunci dalam pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup. Berikut kutipan wawancara JPIP dengan pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Dr Suparto Wijoyo.
Mulai tahun ini, Otonomi Award memasukkan isu pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu parameter monitoring. Di antaranya, apakah potret kebijakan/program pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur di bidang lingkungan hidup? Berikut ulasan Nur Hidayat dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Pelaksanaan Musrenbang belum mencerminkan sepenuhnya partisipasi masyarakat. Sebagian besar masih normatif. Sebagaimana diungkapkan Dina Limanto, regional coordinator Local Governance Support Program (LGSP) Jawa Timur. Berikut kutipan wawancaranya dengan JPIP:
Lebih dari dua tahun UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dijalankan. Kehadiran UU itu secara normatif membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih partisipatif. Dalam praktik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi mekanisme utama. Layakkah musrenbang mewakili partisipasi? Berikut ulasan Wawan Sobari dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di kecamatan sering dijadikan alasan untuk tidak melakukan desentralisasi kewenangan pada kecamatan. Langkah strategis apa yang bisa dilakukan daerah? Berikut petikan wawancara dengan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Dr M. Mas’ud Said.
Desentralisasi kecamatan sebenarnya bisa menjadi solusi bagi pemerintah di Jawa Timur untuk lebih mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Sayang, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan itu. Apa saja kendalanya? Berikut ulasan HARIATNI NOVITASARI dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).