Pemerintah dinilai enggan menjalankan desentralisasi pendidikan. Pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan pun dinilai tidak sembada. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Daniel M. Rasyid. Berikut kutipan wawancaranya.
Dalam sejarah Otonomi Award, sangat sulit menemukan inovasi kebijakan daerah di bidang pendidikan yang murni lahir dari daerah. Mayoritas kebijakan atau program kabupaten/kota merupakan turunan program nasional dan/atau provinsi. Berikut ulasan Nur Hidayat dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Inkonsistensi dan ketidakhati-hatian pemerintah dalam membuat kebijakan menjadi pangkal polemik seputar PP 37/2006. Salah satunya, ketidakjelasan ukuran kinerja DPRD. Untuk itu, sudah saatnya menentukan ukuran-ukuran tersebut. Demikian pendapat Prof Dr Solichin Abdul Wahab MA, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya. Berikut kutipan wawancaranya dengan JPIP:
Meski draf revisi PP 37/2006 siap ditandatangani presiden, bukan berarti polemik pengaturan keuangan DPRD itu tuntas seratus persen. Masih ada potensi masalah di kemudian hari. Bagaimana solusinya? Berikut pemaparan Wawan Sobari dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Daerah paling merasakan dampak Permendagri 13/2006. Bagaimana dampaknya? Apa yang diharapkan daerah? Berikut wawancara dengan M. Taufik SH MAP, kepala Badan Perencanaan Kota.
Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menambah jumlah peraturan pusat yang mengekang kebebasan daerah berkreativitas. Ini berarti sentralisasi lagi. Seperti apa sentralisasi anggaran tersebut? Problem apa yang muncul di daerah? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Ada dugaan pengaturan kelembagaan pelayanan terpadu akan mematikan kreativitas daerah. Benarkah? Berikut petikan wawancara dengan Ubaidillah, peneliti dari Center for Economic and Social Studies (CESS) Jakarta yang aktif mengamati model pelayanan terpadu.
Perizinan yang berbelit adalah penyakit lama birokrasi. Reformasi sektor ini sedang dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006. Dengan aturan itu, pemerintah daerah harus membentuk perizinan terpadu. Berikut ulasan Redhi Setiadi dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Pendanaan klub sepakbola memang seharusnya tidak bergantung pada APBD. Tapi, selain melarang, Mendagri seharusnya juga memberikan insentif dan solusi. Demikian pendapat Wakil Walikota Surabaya sekaligus Ketua Umum Persebaya, Arif Afandi. Berikut kutipan wawancaranya dengan JPIP:
Menjelang Liga Indonesia 2007, jagad sepakbola nasional kita terguncang. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) memperingatkan klub-klub sepakbola agar menghentikan ketergantungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pilihan sulit pun harus segera diambil: mengelola klub lebih profesional agar bisa mandiri atau tetap bergantung APBD dan terjebak pasal korupsi. Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).