Kolom Pro Otonomi
2007-11-28 00:34:15
Menuju Otonomi Award 2007
Untuk Otonomi Award (OA) 2007, Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mengembangkan dua parameter baru untuk menangkap kecerdasan daerah; pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan. Seperti apa kedua parameter tersebut? Berikut tulisan WAWAN SOBARI dari JPIP.
2007-01-29 23:28:50
Sukses Kabupaten Sragen Terapkan Teknologi Informasi
Sejak April 2003, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) merintis penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Setelah lebih dari tiga tahun, ternyata sistem tersebut belum juga berjalan efektif. Namun, di Sragen, Jawa Tengah, pemerintah daerah sudah mampu menjalankan SIAK ala Sragen sendiri. Cara itu ternyata lebih efektif. Bagaimana praktik cerdas tersebut bisa dijalankan? Lalu, apa perangkat pendukungnya? Berikut laporan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-29 23:20:30
Kunci sukses Kabupaten Sragen dalam melaksanakan Sistem Informasi Kependudukan (Simduk) tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi (TI). Berikut petikan wawancara dengan Bupati Sragen Untung Wiyono.
2007-01-29 23:11:02
Ada beberapa manfaat yang diperoleh Pemkab Sragen dengan penggunaan WAN ini. Pertama, terpadunya data antarsatuan kerja dan kecamatan sehingga semua data bisa diakses termasuk data kependudukan. Kedua, hemat dari segi anggaran karena menggunakan frekuensi (bukan pulsa telepon), dan murahnya biaya instalasi dan maintenance karena dilakukan sendiri oleh Kantor PDE Sragen. Ketiga, bisa dilakukan teleconference antarsatuan kerja dan kecamatan. Media teleconference itu memudahkan bupati mengontrol kinerja satuan kerja dan kecamatan di Sragen.
2007-01-24 02:33:46
Kondisi Pelayanan Publik di Jawa Timur
Tahun lalu (2006), The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) menyurvei persepsi publik tentang pelayanan publik di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berikut laporan ringkas yang ditulis Redhi Setiadi dari JPIP tentang survei tersebut.
2007-01-24 02:29:20
Untuk menilai kinerja pemkab/pemkot dalam pelayanan kesehatan, digunakan enam indikator. Yaitu, pemda mengembangkan program agar layanan kesehatan menjadi semakin terjangkau, mudah didapat, murah dan merata; puskesmas tersebar di seluruh desa dan kelurahan; pelayanan di rumah sakit pemda dan puskesmas menjadi semakin baik; membuat program dokter menjangkau desa; membuat asuransi jaminan kesehatan; dan bertindak tegas terhadap penyalahgunaan pemanfaatan anggaran kesehatan.
2007-01-24 02:24:02
Ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan administrasi. Yaitu membuat pelayanan administrasi menjadi semakin mudah, murah, dan cepat; Pelayanan administrasi perizinan dan kependudukan semakin disederhanakan; Pengurusan KTP, Akta Kelahiran, dan kartu keluarga (KK) bisa diselesaikan di tingkat kecamatan; menyediakan mekanisme komplain/keluhan/pengaduan atas kualitas pelayanan; mengeluarkan Perda atau SK Kepala Daerah yang mengatur batasan waktu dan biaya pelayanan administrasi.
2007-01-15 22:51:25
Mencermati Formula Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)
Kontroversi tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD pasca terbitnya PP 37/2006 memaksa pemerintah mengambil sikap. Pemerintah pun merumuskan formulasi kemampuan keuangan daerah (KKD) untuk mengatur besaran tunjangan DPRD. Bagaimanakah prospek penerapan formula tersebut di Jawa Timur? Berikut hasil penelusuran Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-15 22:39:20
Di tengah berbagai kritik tajam, beberapa anggota dan pimpinan DPRD berargumen bahwa alokasi tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional sebenarnya tidak sepenuhnya diperuntukkan buat mereka. Selain dipotong untuk partai politik, anggaran tersebut biasanya juga diberikan kepada konstituen yang mengajukan proposal bantuan.
2007-01-15 22:36:55
Koki Otonomi
Respons pemerintah terhadap tuntutan pencabutan PP 37/2006 dengan merumuskan formula KKD sekadar mengurangi tingkat kerusakan (damage control). Rumusan itu tetap tidak mampu menyelesaikan problem filosofis dan sosiologis dalam PP tersebut. Berikut kutipan wawancara JPIP dengan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana.