Go to content | Go to search | Go to navigation

Kolom Pro Otonomi

2007-01-09 05:11:21

Koki Otonomi

JPIP Mengisi Kekosongan

Belum adanya standardisasi monitoring dan evaluasi (monev) otonomi daerah dari pusat mendorong The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) sejak 2002 tampil untuk mengisi kekosongan. JPIP berupaya memberikan penilaian yang otentik terhadap wilayah yang dievaluasi. Berikut petikan wawancara dengan Dr M. Mas’ud Said dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
2007-01-09 05:04:55

Kabupaten Blitar si Kuda Hitam

Dari hasil monev selama 2005-2006, ada satu kejutan dari Kabupaten Blitar. Pada 2005, kabupaten di wilayah selatan Jawa Timur itu termasuk pada peringkat lima dari bawah untuk tiga indikator. Indikator pertumbuhan (peringkat ke-33), pemerataan ekonomi (peringkat ke-36), dan kesehatan (peringkat ke-35).
2007-01-09 03:41:54

Perubahan Tren Kinerja Pemerintah Daerah

Dari Ekonomi ke Layanan Publik

Selama dua tahun terakhir (2005-2006), Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi mencatat perubahan tren kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Tren apa saja yang berubah? Lalu, bagaimana kinerja pemerintah daerah selama dua tahun tersebut? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari JPIP.
2007-01-02 06:40:34

Pilkada Prestasi Utama

Lalu, apa prestasi otonomi daerah yang paling signifikan? Tentu saja diterapkannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Itu merupakan bentuk konkret dari desentralisasi politik yang diamanatkan dalam UUD 1945.
2007-01-02 06:36:37

Enam Tahun Otonomi Daerah

Prestasi Pilkada Dikontra Korupsi DPRD

Tepat 1 Januari 2007 (kemarin), enam tahun sudah otonomi daerah berjalan. Untuk sebuah kebijakan publik, capaian-capaiannya tentu harus bisa diukur. Apa saja capaian capaian positif dan negatifnya? Berikut catatan Redhi Setiadi dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-02 06:31:15

Koki Otonomi

Belum Ada Integrasi Horizontal

Hingga lima tahun otonomi daerah, pembangunan sektor pertanian dijalankan tanpa komitmen keterpaduan. Pendekatan sektoral yang sebelumnya digunakan pemerintah pusat justru cenderung dilestarikan. Berikut petikan wawancara JPIP dengan mantan Direktur Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Dr Mochammad Maksum.

2007-01-02 06:10:20

Alokasi Terbesar untuk Belanja Pegawai

Selain dinas pertanian, terdapat 12 daerah yang memisahkan lembaga urusan ketahanan pangan dan informasi penyuluhan pertanian dari struktur dinas pertanian. Delapan daerah membentuk Kantor (Urusan) Ketahanan Pangan, tiga daerah membentuk Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIP2K), dan satu daerah lainnya hanya membentuk Kantor Informasi Penyuluh Pertanian (KIPP).
2007-01-02 06:03:04

Sektor Pertanian setelah Lima Tahun Otonomi Daerah

Banyak Kebijakan yang Berjalan di Tempat

Hampir tidak ada yang mengingkari peran besar sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Tapi, bagaimanakah kondisi kebijakan pertanian kita saat ini? Seberapa besar perhatian dan komitmen pemerintah daerah di Jawa Timur terhadap sektor ini? Berikut ulasan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-02 05:55:21

Koki Otonomi

Yang Untung Tetap Jakarta

Konsep awal DAU adalah menjadi alat penyeimbang kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah lima tahun diterapkan, berhasilkah misi mulia tersebut? Berikut petikan wawancara dengan Revrisond Baswir PhD, ekonom UGM Jogjakarta.
2007-01-02 05:53:12

Dana Alokasi Umum (DAU) 2007

Jatah Surabaya Naik Drastis

Pemerintah provinsi dan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun depan menjadi penerima DAU terbesar di Indonesia. Total nilainya Rp 18,8 triliun. Daerah mana saja yang DAU-nya naik? Berikut penelusuran The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).