Kolom Pro Otonomi
2007-01-02 05:49:53
2007-01-02 05:48:31
Pilkada dan Babak Baru Otsus
Tanggal 11 Desember 2006 adalah babak baru bagi pelaksanaan otsus di Aceh dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal). Pilkadal digelar serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih kepala daerah di 19 kabupaten/kota (dari 21 kabupaten/kota) di Aceh. Pilkada Aceh menjadi pilkada pertama, terbesar dan digelar serentak di Indonesia.
2007-01-02 05:46:58
Lima Tahun Otonomi Khusus Aceh
Empat Presiden Telurkan Tiga UU
Sejak reformasi 1998, empat presiden telah memimpin Indonesia. Masing-masing telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi khusus Aceh. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan? Lalu, apa saja yang telah diraih? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-02 05:44:13
Koki Otonomi
Memicu Ewuh Pakewuh
Muspida menjadi beban psikologis yang menjadi kendala dalam penanganan korupsi di daerah. Akibatnya, posisi uji-timbang (checks and balances) tidak dapat berjalan. Berikut petikan wawancara JPIP dengan Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Ibu Tricahyo:
2007-01-02 05:42:37
Muspida, Perlukah Dipertahankan?
Hubungan Mutualistis Cenderung Kolutif
Dua pekan terakhir, keberadaan forum musyawarah pimpinan daerah (Muspida) menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis antikorupsi. Mereka menuntut pembubaran forum tersebut, karena dianggap menghambat proses penanganan perkara korupsi di daerah. Polemik pun berkembang. Bagaimanakah posisi Muspida saat ini? Berikut hasil penelusuran The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-02 05:38:25
Koki Otonomi
Pola Lama Jinakkan Legislatif
Pada saat kondisi sosial ekonomi masyarakat masih terpuruk, anggota dan pimpinan DPRD justru mendapat kenaikan penghasilan yang luar biasa. Sesuaikah kenaikan penghasilan dewan dengan kinerja mereka selama ini? Berikut petikan wawancara dengan Drs Haryadi MSi, staf pengajar FISIP Unair Surabaya.
2007-01-02 05:36:54
Bisa Berlaku Surut
Tahun ini, tampaknya benar-benar menjadi tahun keberuntungan bagi anggota dan pimpinan DPRD. Betapa tidak, PP 37/2006 yang di dalamnya mengatur tentang penghasilan DPRD ternyata berlaku secara surut sejak 1 Januari 2006. Ketentuan ini diatur secara jelas pada pasal 14D.
2007-01-02 05:34:13
Membedah Peraturan Pemerintah (PP) No 37/2006
Gaji DPRD Naik Drastis
Akhir tahun ini, penghasilan anggota dan pimpinan DPRD dipastikan naik. Kepastian itu diperoleh setelah pemerintah mengeluarkan PP 37/2006. Apa yang krusial dari peraturan tersebut sehingga memungkinkan gaji DPRD naik berlipat? Berikut ulasan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
2007-01-02 04:56:27
Koki Otonomi
Bentuk Lembaga Kependudukan
Keluarga berencana (KB) sebagai bagian desentralisasi kesehatan, kewenangannya tidak bisa ditarik kembali ke pusat. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengakarkan kembali program KB? Berikut petikan wawancara dengan pengamat kependudukan dari Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Drs Sukamdi MSc.
2007-01-02 04:54:03