Beberapa waktu lalu, koran ini menyoroti laporan tentang banyaknya peraturan daerah (perda) bermasalah yang dibatalkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Benarkah agenda pemilik modal dan resentralisasi menjadi pendorong utama pembatalan perda-perda tersebut? Berikut ulasan Nur Hidayat dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Seringnya Depdagri merilis perda bermasalah cenderung berdampak pada delegitimasi pemerintahan daerah. Tetapi, berdasar kacamata Dr Purwo Santoso, langkah itu ibarat mencoreng muka sendiri. Berikut kutipan wawancara JPIP dengan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Jatim dijadikan percontohan pelayanan publik. Salah satu yang dibanggakan ialah penerapan sertifikasi ISO di beberapa unit pelayanan. Adakah kendala penerapan sertifikasi ISO bagi pelayanan publik? Berikut wawancara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Soekarwo.
Pada rubrik Pro Otonomi 25 September 2006, Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) memuat daftar unit pelayanan di Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikat ISO. Kali ini JPIP mengulas masalah sertifikasi ISO, khususnya bagi unit pelayanan yang sedang proses sertifikasi. Berikut ulasan yang dibuat Redhi Setiadi.
Reformasi Birokrasi Tak Jamin Kepuasan Benarkah dengan sertifikasi ISO 9001-2000, pelayanan publik menjadi semakin baik? Apakah kalau sudah mendapatkan ISO masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya?
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum semuanya berjalan. Tak jarang, RTRW yang dibuat itu juga tumpang tindih dengan RTRW kabupaten/kota. Berikut ulasan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Apa yang bisa dilakukan pemprov, pemkab, dan pemkot agar RTRW-nya tidak tumpang tindih? Berikut wawancara dengan pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang Candra Fajri Ananda PhD.
Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh aksi walk out sejumlah fraksi di DPRD Jawa Tengah. Aksi tersebut menggugat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada apa dengan Permendagri itu? Berikut laporan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Protes DPRD Jateng terhadap Permendagri 13/2006 harus dijadikan pintu masuk bagi perjuangan kolektif seluruh DPRD untuk menguatkan posisi dan peran mereka yang dibonsai Depdagri. Berikut petikan wawancara JPIP dengan Arief Nur Alam, koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA):