Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar otonomi daerah dilaksanakan di kabupaten/kota atau provinsi saja. Realistiskah usul tersebut? Berikut ulasan Wawan Sobari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Sidang paripurna tahunan keempat DPD ini mengambil tema Rekonstruksi Kebijakan Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Implementasinya. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan lembaga senator daerah itu.
Jumat lalu (22/8), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan sidang paripurna. Redhi Setiadi dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mencatat beberapa hal penting tentang pelaksanaan otonomi daerah.
Pengangguran usia muda masih luput dari perhatian pengambil kebijakan di daerah. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? Berikut wawancara dengan dosen FISIP Unair Bagong Suyanto.
Ketenagakerjaan merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan pusat ke daerah seiring berlakunya otonomi daerah pada 2001. Harapannya, daerah berperan menyelesaikan masalah pengangguran. Bagaimana strategi daerah menjalankan kewenangan ini? Berikut hasil Focused Group Discussion (FGD) JPIP dengan International Labour Organization (ILO) di Surabaya Juli lalu.
Cakupan reformasi pendidikan terlalu luas. Untuk menilainya, tidak boleh dilihat dari perspektif percepatan semata. Anggota Komisi X DPR Abd. Hamid Wahid menuturkan hal itu kepada JPIP.
Dari catatan hasil monitoring JPIP selama hampir sewindu implementasi otonomi daerah, sangat sulit menemukan inovasi kebijakan pendidikan yang murni lahir atas inisiatif daerah. Hampir semua daerah tidak memiliki gagasan genuine dalam mengatasi keterbatasan ataupun memaksimalkan potensi yang dimiliki.
UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah berusia lima tahun. Bagaimanakah potret perjalanan UU yang proses pembahasannya cukup alot dan kontroversial tersebut? Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Nur Hidayat.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung memang bertanggung jawab untuk serius menyediakan air bersih di wilayah selatan. Tetapi, menurut Bupati Heru Tjahjono, pendanaannya hanya bersifat stimulan.
Mulai 2003 sampai 2008, panjang jaringan pipa distribusi pelayanan salah satu Hippam telah mencapai 125 kilometer. Prestasi sama dialami enam Hippam yang tergolong paling sukses. Jaringan distribusi air bersih yang mencapai ratusan kilometer tersebut telah memenuhi kebutuhan puluhan dusun-dusun dan desa-desa. Tiga kecamatan yang dulu terbelakang, saat ini pertumbuhan ekonominya mulai menggeliat.