BUKAN berarti program pemberantasan kemiskinan di Jember diterima semua elemen masyarakat di kabupaten suwar-suwir ini. Pandangan kritis disampaikan Nur Hasan, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.
Dua tahun berturut-turut, Kabupaten Jember meraih Otonomi Award kategori khusus bidang pengentasan kemiskinan. Terobosan apakah yang dilakukan daerah ini? Berikut laporan tim peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang dikoordinasi Nur Hidayat.
Otonomi Award Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan tahun ini diraih Surabaya. Banyak upaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki lingkungan. Apa saja? Berikut catatan tim peneliti JPIP, Dadan S. Suharmawijaya.
Pemerintah mengeluarkan UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Substansi penting UU itu dalam waktu tiga tahun ke depan ialah semua pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Dengan UU ini, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang sebelumnya memakai sistem open dumping dengan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang harus diganti menjadi sanitary landfill.
Untuk kebersihan, Pemkot Surabaya menjalankan beberapa program penanggulangan sampah. Di antaranya program pengelolaan sampah mandiri. Program itu bertujuan agar terjadi pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, sampah yang terkirim ke TPA telah tereduksi maksimal.
Gerakan membangun masyarakat sehat (Gerbangmas) tidak lahir dari hasil studi yang rumit. Hanya dari kegemaran Bupati Lumajang Ahmad Fauzi membaca buku. Yaitu, buku Orang Miskin Dilarang Sakit karya Eko Prasetyo yang diterbitkan Insist, Jogjakarta. Buku tersebut bercerita tentang mahalnya biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat. Apalagi, bila masyarakat miskin yang sakit harus berobat.
Otonomi Award kategori utama kinerja politik tahun ini diraih Kabupaten Lumajang. Apa capaian inovasi paling menonjol yang dilakukan kabupaten di lereng Semeru ini sehingga mendapat apresiasi tertinggi dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)? Berikut laporan peneliti JPIP Redhi Setiadi dan Wawan Sobari.
Sudah tujuh tahun The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) memberikan penghargaan kepada bupati-wali kota yang paling berprestasi. Iklim bersaing di antara daerah pun kian terasa dalam memperbaiki pelayanan publik.
Semakin berhasil pelaksanaan otonomi di tingkat kabupaten-kota -seperti tecermin dalam hasil monitoring The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di 38 kabupaten-kota di Jatim- semakin jelas bahwa posisi pemerintahan provinsi menjadi sangat "nanggung". Maka, sudah waktunya pula keberadaan pemerintah provinsi dievaluasi dengan niat yang lebih sungguh-sungguh.
Pemikiran baru ini kelihatannya sudah harus dilakukan amat serius. Yakni, perlunya pembagian dan pengkhususan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten-kota secara sungguh-sungguh. Ini kalau kita memang benar-benar ingin memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat di era otonomi daerah yang sudah berumur delapan tahun ini.