Kompetisi bukan hanya melahirkan kabupaten dan kota peraih Otonomi Award setiap tahun. Sebagai instrumen, kompetisi juga telah mendorong perubahan wajah pelayanan publik setelah pelaksanaan otonomi daerah. Manfaat perubahan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagaimana terekam dalam survei publik.
Parameter lingkungan hidup memiliki tiga indikator. Yaitu, kesamaan akses dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA), integrasi dalam pengelolaan lingkungan, dan konservasi terhadap SDA.
Meski baru dua tahun dilombakan dalam ajang bergengsi Otonomi Award (OA), inovasi parameter lingkungan hidup tidak kalah dengan parameter lain. Bagaimana trennya? Apa saja inovasi yang dibuat daerah? Berikut paparan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Sementara itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) menjadi ikon baru dalam isu strategis integrasi sosial dan manajemen konflik pada parameter pelembagaan politik. Ada dua pendekatan yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan fungsi pilkades sebagai wahana demokratisasi di tingkat lokal.
Selain akuntabilitas, indikator partisipasi publik dan pelembagaan politik menjadi bagian dari penilaian parameter kinerja politik lokal dalam Otonomi Award. Bagaimana potret kebijakan daerah di kedua indikator tersebut? Berikut paparan Nur Hidayat dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Kinerja politik lokal merupakan salah satu parameter dalam penilaian Otonomi Award. Akuntabilitas publik dan pelembagaan politik menjadi bagian dari parameter ini. Apa saja kemajuan yang terjadi pada parameter ini? Berikut laporan riset The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang disarikan oleh Redhi Setiadi.
JPIP juga menemukan tren yang tak kalah menarik dalam bidang pengaduan masyarakat. Pemda rupanya tak mau kalah dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Monitoring OA 2008 menemukan dua inovasi menarik dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Yaitu, penerapan ISO 9001:2000 dan citizen’s charter (CC). Kedua strategi peningkatan kinerja pelayanan tersebut memiliki aspek berbeda, meski bertujuan sama. Yaitu, antara peningkatan kualitas sistem manajemen mutu pelayanan dengan memperbesar suara (voice) masyarakat terkait dengan kesepakatan pelayanan.
Di tengah semakin kuatnya upaya-upaya resentralisasi oleh pemerintah, hal itu tidak membuat daerah kehilangan akal. Meski setiap langkah dan kebijakan daerah ditentukan dan diawasi ketat, mereka tetap bisa berinovasi. Hal itu terbukti pada jumlah inovasi yang berhasil dibuat dan dikembangkan kabupaten-kota selama 2007.
Kelengkapan infrastruktur pelayanan kesehatan di kota tak selalu lebih maju dari kabupaten. Kabupaten yang terkesan konservatif, ndeso, dan tertinggal justru lebih produktif dalam inovasi pelayanan kesehatan. Berikut pemaparan Wawan Sobari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).