Tuntutan lain layanan pendidikan adalah peningkatan kualitas. Beberapa program daerah, khususnya di wilayah perkotaan, menjadikan hal ini sebagai andalan layanan pendidikan. Misalnya, Program Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
Sudah tujuh tahun kewenangan pendidikan dasar dan menengah diserahkan ke kabupaten-kota. Ternyata masih ada problem aksesibilitas warga terhadap layanan pendidikan. Penelitian The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mengungkap hal itu. Berikut paparan Dadan S. Suharmawijaya.
BANYAKNYA temuan inovatif di layanan perizinan justru tidak terjadi di layanan kependudukan. Program yang dilakukan di daerah berkisar pada pemberian pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan akta sehari selesai (one day service), pemberian dana santunan kematian dengan menunjukkan KTP, serta pelaksanaan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).
Ada tren menarik dalam temuan di bidang pelayanan administrasi dasar. Beberapa daerah mulai memodifikasi bidang layanan administrasi dasar. Artinya, layanan administrasi tidak saja berkisar pada pelayanan bidang perizinan dan kependudukan.
Memasuki tahun ketujuh Otonomi Award (OA), tim peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) menemukan tren menarik. Layanan administrasi dasar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) kian mudah dan sederhana. Apa saja trennya? Berikut paparan Hariatni Novitasari.
PEMBERDAYAAN lembaga ekonomi lokal adalah upaya pemerintah daerah mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, pendirian atau pemberdayaan lembaga keuangan, koperasi, lumbung desa, badan usaha milik desa, dan lain-lain.
Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu subparameter penilaian The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat subparameter ini. Apa saja? Bagaimana temuan riset di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur? Berikut laporan peneliti JPIP Redhi Setiadi.
Terkait distribusi pendapatan, program/kebijakan daerah umumnya difokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa/kelurahan (ADD/K). Secara normatif pengelolaan ADD merujuk pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tetapi, beberapa daerah memodifikasi formula ADD sesuai dengan karakteristik, potensi, dan problem yang dimiliki.
Selama tujuh tahun, pemerataan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam parameter kemajuan ekonomi yang dievaluasi The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP). Bagaimanakah potret inovasi program/kebijakan daerah pada indikator tersebut tahun ini? Berikut catatan peneliti JPIP Nur Hidayat.
Tim peneliti The Jawa Institute of Pro-Otonomi (JPIP) telah menyelesaikan monitoring dan evaluasi otonomi daerah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Mulai pekan ini, kolom pro-otonomi akan memaparkan tren temuan program-program pemerintah daerah selama 2007. Sebagai pembuka, Hariatni Novitasari akan memaparkan tren temuan di indikator pertumbuhan ekonomi.