Otonomi Update
Tuntas, Pleno Tahap Pertama
Jumat malam (28/3) lalu JPIP menyelesaikan pleno inovasi tahap pertama. Dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh peneliti tersebut, temuan program/kebijakan inovatif dari 38 kabupaten/kota telah dipaparkan seluruhnya oleh tim peneliti.
"Pekerjaan besar pertama telah selesai," ujar Dadan Suharmawijaya, direktur riset JPIP. Menurut dia, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan survei publik yang dilaksanakan tim surveyor dari Unit Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah (UP3D) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Dia menambahkan, survei publik sebenarnya telah berjalan sejak minggu pertengahan Februari. "Saat ini tinggal sepertiga daerah yang belum disurvei," imbuhnya.
Setelah hasil survei publik diketahui, tim JPIP kembali melakukan serangkaian rapat pleno untuk menentukan unggulan peraih Otonomi Award 2008. Menurut Dadan, rapat pleno berikutnya berlangsung sekitar pertengahan April.
Ditanya tentang hasil monitoring tahun ini, pria kelahiran Tasikmalaya itu menyatakan ada peningkatan dibanding tahun lalu. "Tahun lalu terdapat enam daerah yang tidak bersedia menyerahkan dokumen APBD, tapi tahun ini tinggal satu daerah," tandasnya.
Dia menyayangkan daerah yang tidak bersedia memberikan akses data APBD kepada peneliti JPIP. Pasalnya, dokumen APBD memegang peran penting dalam verifikasi program/kebijakan yang dijalankan daerah.
Dadan mengungkapkan, di antara 12 indikator yang dinilai JPIP, hanya lima indikator yang tidak terdapat variabel komitmen anggaran dalam proses penilaiannya. Kelima indikator tersebut adalah layanan administrasi, partisipasi publik, akuntabilitas publik, kesinambungan politik, dan lingkungan hidup.
Tujuh indikator lain sangat dipengaruhi komitmen anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota dalam APBD. "Sebab, ketujuh indikator tersebut sangat dipengaruhi variabel komitmen anggaran dalam penilaian existing condition-nya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, JPIP sejak tahun lalu menyediakan 12 kategori khusus Otonomi Award. Di luar itu, disediakan tiga kategori umum untuk parameter pengembangan kehidupan ekonomi, layanan publik, dan performa politik lokal.
Selain temuan inovasi program/kebijakan, JPIP memasukkan komponen penilaian kondisi existing dan survei publik dalam penilaiannya. Untuk masuk menjadi salah satu unggulan, daerah harus mengumpulkan akumulasi nilai dari ketiga komponen tersebut. (day)
Jawa Pos, 31 Maret 2008