Otonomi Update
Banyak Data yang Tidak Seragam
Tahap Otonomi Award (OA) 2008 telah memasuki entri data sekunder. Seperti diketahui, nilai data sekunder merupakan salah satu komponen penentu kemenangan daerah dalam OA.
"Komitmen daerah bisa diukur dari sana," terang Direktur Riset The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Dadan Supardjo Suharmawijaya. Data daerah yang dientri adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dalam angka yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS), profil kesehatan, dan profil pendidikan.
Adakah kesulitan yang dialami tim JPIP ketika mengentri data? Dadan menjelaskan, kesulitan utama para peneliti adalah data daerah yang tidak seragam. Baik format maupun tahun penerbitan. Data-data ini meliputi data yang dikeluarkan BPS atau dinas daerah.
Untuk format data sekunder, dicontohkan data jumlah kamar untuk rawat inap di RSUD. Ada daerah yang mencantumkannya, dan ada yang tidak. "Padahal, data ini penting untuk melihat adanya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan," terang alumni FISIP Universitas Airlangga itu. Format penyusunan data yang tidak seragam juga terjadi di APBD.
Selain itu, tahun penerbitan data di daerah sering tidak seragam. Data-data yang diproduksi BPS sering terlambat satu tahun. Sebab, BPS di daerah pada umumnya mengeluarkan kabupaten/kota dalam angka pada Juni atau Juli. Tidak sampai lima daerah yang mengeluarkan data kabupaten/kota dalam angka pada Januari. Untuk mengatasi persoalan ini, tim JPIP mengakses kebutuhan data ini dari instansi tingkat provinsi. "Seperti BPS Jatim dan Badan Penanaman Modal Provinsi," jelas pria berkacamata itu.
Tak jarang peneliti JPIP menemukan data yang tidak sesuai antara yang dicantumkan di BPS dan profil kesehatan/pendidikan. "Kami melakukan klarifikasi dengan instansi yang bersangkutan." (novi)
Jawa Pos, 8 April 2008