Otonomi Update
Kepala Daerah Harus Punya Jiwa Entrepreneur
SALAH satu kunci sukses daerah di era otonomi daerah adalah tangan dingin para bupati dan wali kota. Pemimpin yang berjiwa entrepreneur, misalnya, saat ini sangat dibutuhkan.
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan setuju bahwa inovasi daerah menjadi salah satu kriteria penilaian JPIP. Kata dia, tuntutan sebagai entrepreneur bukan berarti kepala daerah harus jadi pengusaha. Tapi, bagaimana pemimpin bisa mengambil spirit dari entrepreneurship.
"Yakni, belajar dari yang sudah sukses dan memiliki keberanian dalam mengambil inovasi," katanya dalam seminar sesi kedua Seminar Nasional Otonomi Award 2008 di Hotel Shangri-La kemarin.
Anies mengakui, melakukan inovasi bukan hal gampang bagi pemimpin di daerah. Sebab, saat diimplementasikan, kebijakan itu sering terbentur dengan birokrasi yang dalam menjalankan tugas lebih berpedoman pada SOP (standard operating procedure).
Anies mengatakan, pada awal otonomi daerah, banyak daerah yang melakukan inovasi untuk memajukan daerah. Baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. "Setelah sukses, beberapa daerah lain mulai belajar dan mengimplementasikannya. Itu mencerminkan pemimpinnya ada jiwa entrepreneurs."
CEO/Chairman Grup Jawa Pos Dahlan Iskan yang juga tampil dalam sesi ini mengungkapkan, seandainya jadi kepala daerah, dia ingin merombak sistem APBD. Kata dia, mestinya pengelolaan APBD bisa becermin pada pengelolaan anggaran di perusahaan swasta.
Menurut Dahlan, sistem APBD bisa dimulai dari pengalokasian anggaran. Misalnya, untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan gaji pegawai ditentukan masing-masing berapa persen. "Jangan lihat angka (nilai uang)-nya dulu. Kalau sudah disetujui oleh DPRD, baru disusun anggarannya," katanya.
Kalau anggaran gaji pegawai yang dialokasikan tidak mencukupi, baru nanti dicarikan solusi. Misalnya, kurangi gaji, kurangi pegawai, atau naikkan pendapatan.
Cara seperti ini lazim dilakukan swasta. Seperti sudah diterapkan di Jawa Pos, misalnya alokasi gaji pegawai tidak boleh lebih dari 8 persen. "Jadi, kalau tidak bisa menaikkan pendapatan, ya gaji tidak naik. Karena masih banyak pos lain yang juga membutuhkan," katanya. Dengan pendekatan seperti ini, daerah juga akan tumbuh. (aan/ris/el)
Jawa Pos, 1 Mei 2008