Otonomi Update
Pengalaman Sultan Jogja dan Sutiyoso
Pusat Jadi Kendala Otda
Hingga delapan tahun pelaksanaan otonomi daerah (otda), pemerintah pusat dianggap masih belum rela kehilangan kekuasaan. Buktinya, para kepala daerah merasakan bahwa desentralisasi belum terlaksana secara maksimal.
"Daerah hanya dibebani masalah. Padahal, dalam otonomi, juga ada sharing kewenangan. Itulah yang belum maksimal," kata Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam seminar tentang Ekonomi Kerakyatan dalam Konteks Otonomi Daerah di Hotel Shangri-La Surabaya kemarin (30/4).
Menurut dia, saat ini ada kesan seolah-olah masalah otonomi daerah hanya menjadi masalah Departemen Dalam Negeri. Misalnya, masih adanya 29 undang-undang sektoral di berbagai departemen yang mengandung semangat sentralistis.
Contohnya, masalah pengentasan kemiskinan. Menurut gubernur DI Jogjakarta itu, selama ini, bantuan dari pusat untuk mengurangi masalah kemiskinan langsung dikoordinasi oleh departemen dengan perangkat dinas yang bersangkutan di daerah. Artinya, semua dilakukan tanpa lebih dulu melewati kepala daerah alias gubernur.
"Padahal, nanti yang dimintai pertanggungjawaban adalah kepala daerah. Sementara kami tidak pernah tahu," ujarnya.
Selain itu, banyaknya beban di daerah membuat daerah sulit melakukan inovasi. Kalaupun berinovasi, kadang malah keliru. Misalnya, dalam hal investasi. "Pemerintah daerah malah menetapkan pajak daerah dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang membebani masyarakat," jelasnya.
Pendapat Sultan tersebut didukung pernyataan Sutiyoso yang pernah menjadi gubernur DKI dalam satu dekade. Dia juga mengeluhkan beberapa wewenang yang malah diambil alih pusat. "Saat ini, masalah-masalah penting seperti investasi, tanah, anggaran, dan pegawai ditangani pusat. Jadi, sekarang pemerintah pusat menjadi three in one (3 in 1). Yakni, regulator, kontrol, dan operator. Dua fungsi pertama dijalankan dengan baik, tapi yang terakhir belum," tegasnya.
Dengan ditariknya izin investasi dan tanah ke pusat, pemerintah daerah kehilangan semangat untuk mempromosikan potensi daerah kepada investor. Belum lagi dengan masalah anggaran yang memerlukan persetujuan pusat, daerah sulit menjalankan program pembangunan. "Masuk bulan kelima aja, anggaran DKI masih bolak-balik ke Depdagri. Kalau begitu, kapan tendernya dan kapan pengerjaannya? Itu salah satu sebab mengapa anggaran tidak terserap. Sepuluh tahun saya jadi gubernur. Saya judek sama hal itu," ungkapnya. (aan/ris/el)
Jawa Pos, 1 Mei 2008