Go to content | Go to search | Go to navigation

Otonomi Update

Dana Proyek Jatim Selatan Naik 13 Kali

Bangun 645 Km Jalan dan 87 Jembatan Baru

2008-05-13 11:23:53

JAKARTA - Kawasan Jawa Timur bagian selatan relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah utara. Untuk mengurangi kesenjangan, tahun ini pemerintah akan mulai menggarap jalan-jalan nasional di Jawa Timur bagian selatan.

Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Ditjen Bina Marga Hediyanto Hussaini mengatakan, pemerintah pusat tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 188 miliar untuk menggarap jalan nasional di Jatim selatan. Dana itu melonjak 13 kali lipat dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang hanya Rp 14 miliar.

"Alokasi dana itu untuk revitalisasi jalan nasional di kawasan selatan Jawa Timur sepanjang 645,2 kilometer. Sejak 2002 hingga 2007, total dana yang sudah dianggarkan untuk jalur selatan mencapai Rp 129 miliar," papar Hediyanto.

Meski demikian, dia mengaku anggaran tersebut hanya sepersepuluh anggaran untuk membenahi jalur pantai utara Jawa Timur yang mencapai Rp 1,3 triliun. "Harus diingat bahwa Rp 1,104 triliun di antaranya untuk Jembatan Suramadu," terangnya.

Hediyanto menuturkan, alokasi anggaran Rp 188 miliar tersebut akan digunakan untuk membuka jalan baru sepanjang 40 kilometer, membangun 87 jembatan baru sepanjang 5.182 meter, serta memelihara jalan fungsional 428 kilometer. "Kontrak-kontraknya sudah ditandatangani, tinggal mengerjakan saja," ujarnya.

Hediyanto menambahkan, anggaran dari APBN tersebut masih akan ditambah dengan dana pendamping dari delapan kabupaten/kota. Selama lima tahun terakhir, anggaran pendamping yang dikucurkan dari APBD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 246 miliar. Sedangkan dana pendamping dari APBD delapan kabupaten/kota di Jawa Timur bagian selatan mencapai Rp 65,7 miliar. Delapan daerah itu adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Topografi kawasan selatan Jawa Timur yang bergunung dan berbukit, lanjut Hediyanto, menyebabkan pembangunan jalan nasional di kawasan tersebut terhambat. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada daerah di kawasan pantai utara Jatim karena di sana terdapat lebih banyak kawasan industri dan pelabuhan besar.(noe/kim)

Jawa Pos, 6 Mei 2008