Otonomi Update
Esai Menyambut Otonomi Award 2008
Para Pejabat Pilihan Rakyat
Di negeri Babylonia, menurut filsuf dan sastrawan Prancis, Voltaire, pernah ada tradisi lima tahunan sekali untuk memilih warga negara berbudi luhur, yang berbuat baik dengan ketulusan hati tanpa pamrih-pamrih pribadi.
Juri dalam acara itu biasanya pejabat tinggi negara dan pemuka agama. Sang wali kota membacakan perbuatan-perbuatan terpuji yang terjadi dalam pemerintahannya.
Sang pemenang menerima piala emas yang dihiasi batu permata langsung dari tangan Baginda Raja. Itu merupakan momentum besar dan hadiah bergengsi yang membuat tiap pihak menginginkannya.
Upacara pemberian hadiah berlangsung sangat meriah dan rakyat dari berbagai penjuru hadir. Juga, wakil negara-negara lain.
"Terimalah hadiah keluhuran budi ini dan semoga dewa-dewa menganugerahkan banyak hamba seperti engkau ini…," sabda Baginda Raja ketika menyerahkan hadiah tersebut.
Dalam bukunya Suratan Takdir yang diterbitkan Pustaka Jaya, 1989, Voltaire menggambarkan bahwa ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan sang pemenang sangat kualitatif dan moralistik, hampir seperti cara kaum sufi memandang kemuliaan sikap dan perilaku manusia.
Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap cara hidup rakyatnya. Barang siapa memiliki sikap moral yang menonjol, pemerintah berterima kasih dan memberi mereka hadiah, sebagaimana dikisahkan di atas.
Babylonia dikenal sebagai negeri dengan peradaban tinggi. Pemerintahannya mapan, stabil, dan aman. Hanya peradaban sudah mapan yang memiliki kebutuhan untuk memuliakan orang-orang berhati mulia.
***
Bagaimanakah para pejabat kita mempertanggungjawabkan pilihan rakyat yang mereka pimpin? Dewasakah pemikiran dan sikap politik mereka ketika secara langsung rakyat memilih dan meletakkan segenap harapan kepada mereka?
Pemilihan langsung seperti itu sekarang merupakan fenomena harian di mana-mana. Sejarah dan proses pemilihan di tiap daerah berbeda. Ada pemilihan yang berjalan mulus, ada pula yang penuh ketegangan dan tuntut-menuntut secara hukum di kemudian hari.
Ada pemilihan kepala daerah yang melibatkan secara terbuka money politics, cara-cara kotor yang dianggapnya sudah lumrah. Ada pula pemilihan yang memang bersih -biasanya pemilihan fase kedua setelah masa jabatan pertama berakhir- dan sang pejabat bisa memenangi pemilihan di atas delapan puluh persen tanpa sesen pun uang keluar.
Itu terjadi dalam pemilihan bupati, wali kota, atau gubernur. Kita kaget bahwa "kemewahan" politik macam itu terjadi di negeri kita, negeri yang dianggap dan dimasukkan golongan terkorup di dunia.
Kita tak mengerti dinamika politik yang sedang berubah dan penuh kejutan-kejutan ini? Di tengah kesibukan "pilkada" demi "pilkada" tersebut, memang ada ketulusan sikap politik para tokoh -putra-putra daerah- yang memiliki "komitmen" dan kesungguhan hati untuk memimpin dan memajukan daerah mereka.
Tapi tak jarang, para putra daerah yang mencalonkan diri itu merupakan kaum oportunis serakah, yang sebagian kebanyakan duit -karena dulu sudah pernah berkuasa- dan kini ingin tetap berkuasa. Selebihnya, ada pula orang-orang tak cukup memiliki sikap politik dan pendirian, tapi ingin menjadi pemimpin daerah. Sering terbukti, orang macam itu hanya mencari kesempatan untuk memperkaya diri, tak peduli rakyat hidup sengsara.
Dalam situasi ruwet seperti ini, bagaimana kita bisa berharap agar pemerintah menaruh perhatian terhadap para warga yang baik dan melakukan kemuliaan-kemuliaan sosial untuk diundang ke Balai Kota dan diberi hadiah di dalam suatu acara meriah, disaksikan seluruh warga kota yang akan terkagum-kagum?
Rupanya, lain Babylonia, lain pula Surabaya. Di Surabaya, yang terjadi sebaliknya. Warga masyarakat, organisasi civil society, The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), yang merasa sangat peduli terhadap good governance dan demokratisasi bekerja sama dengan Partnership di Jakarta memilih wali kota dan bupati yang memiliki prestasi untuk diberi penghargaan bergengsi: Otonomi Award.
Pemberian award tersebut sudah berlangsung tujuh tahun, sejak 2002. Sudah banyak pejabat berprestasi dan berhati mulia yang memenanginya. Juga tahun ini. Secara simbolis, award tersebut merupakan pesan atau harapan agar para pejabat bekerja dengan komitmen moral dan memenuhi kewajiban mereka untuk mengabdi pada rakyat dan bukan minta dilayani rakyat.
Dari tahun ke tahun, kriteria penentu untuk memperoleh award harus diganti. Dunia ini berputar cepat. Pemikiran dan aspirasi manusia juga harus berubah.
Selama ini, misalnya, pejabat yang memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis cukup layak memperoleh award. Sekarang tidak bisa. Pejabat menggratiskan pendidikan dan pelayanan kesehatan, tapi menghancurkan hutan, menghabiskan pohon-pohon, mengeduk gunung, mengotori sungai, dan merusak ekosistem laut, tak boleh diberi award.
Itu merupakan perusakan lingkungan yang menghancurkan masa depan bumi dan segenap isinya, termasuk umat manusia. Ulahnya telah membikin pembangunan tak berkelanjutan.
Demi kebenaran, harmoni lingkungan, dan kelangsungan hidup planet kita dan seluruh isinya, pejabat seperti itu lebih layak diturunkan segera dan harus membayar semua kerusakan yang diakibatkan oleh kebijakannya.
Rakyat tak bisa lagi ditipu-tipu seperti dulu. Mereka mungkin tak paham liku-liku teknis birokrasi. Tapi, tiap pihak paham adakah birokrasi menipunya atau memenuhi aspirasinya.
Maka, sekali lagi, tahun depan dan tahun-tahun sesudahnya, urusan lingkungan harus menjadi bagian dari prasyarat penentu kemenangan award itu. Pejabat pilihan rakyat harus bekerja sesuai mandat rakyat dan memenuhi setiap aspirasi rakyat.
* Mohamad Sobary, direktur eksekutif Kemitraan (Partnership) di Jakarta
Jawa Pos, 30 April 2008