Otonomi Update
Membuka Mata Jakarta
Sejak tujuh tahun lalu, setiap tahun The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi punya hajat besar. Otonomi Award. Hajatan tahunan itu dikemas dalam bentuk pesta, namun bernuansa akademis. Publikasi acara yang dimaksudkan untuk mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota tersebut memang menghiasi Jawa Pos hampir sebulan ini.
Mengapa Otonomi Award dikemas dalam bentuk pesta penghargaan? Mengapa forum akademisnya selalu mendatangkan tokoh nasional? Serta sejumlah pertanyaan yang mewakili rasa penasaran publik pekan ini. Misalnya, sebagaimana terungkap dalam seminar pra-Otonomi Award, dialog di radio, maupun dialog live JTV.
Apresiasi memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kemasan acara Otonomi Award memang sebuah pilihan cara pula. Tentunya dengan argumen mengapa cara itu yang ditempuh.
Otonomi Award digelar untuk mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota. Terutama setelah mendapatkan otonomi atas sejumlah kewenangan pemerintahan. Sejak awal Otonomi Award hanyalah sebuah instrumen. Itu hanyalah ajang yang dijadikan alat untuk memotivasi bupati/wali kota dalam memimpin pemerintahannya untuk melayani masyarakat.
Tentu salah besar jika Otonomi Award dipandang sebagai ujung sebuah keberhasilan. Otonomi Award seharusnya menjadi tonggak awal langkah perbaikan. Baik bagi kabupaten/kota yang berhasil meraihnya maupun yang tidak. Daerah pemenang berusaha mempertahankan kinerjanya serta berusaha memperbaiki kinerja di bidang lainnya.
Daerah yang berada di ranking bawah tercambuk untuk mengejar ketertinggalan. Bahkan, tertantang melakukan terobosan yang lebih baik untuk kemajuan daerahnya pada masa datang. Ujungnya adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat daerah masing-masing. Jawa Pos hanya menyediakan ruang fasilitasi.
Pesta penghargaan tak lebih sebagai ruang rehat bupati/wali kota beserta jajarannya di sela kesibukan mengurusi rakyatnya. Bupati/wali kota butuh apresiasi dari pihak lain. Hasil evaluasi serta penilaian pihak lain tentu bermanfaat sebagai masukan bagi kebijakan mereka selanjutnya. Kegiatan itu juga menjadi ruang interaksi antarpejabat daerah sekaligus dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa sesuatu yang baik-baik saja yang ditonjolkan? Jawabannya sederhana. Setiap hari berita sejumlah kejelekan di daerah banyak terungkap di mana-mana. Seolah tiada kebaikan dalam praktik otonomi daerah. Lantas, siapa yang memunculkan sisi baik praktik pemerintahan di daerah.
Tanpa menutup mata atas sejumlah kejelekan, JPIP ingin memperbaikinya dengan mengangkat sejumlah sisi baiknya. Apresiasi berupa Otonomi Award-lah salah satu caranya.
Acara Otonomi Award juga dimaksudkan sebagai corong untuk "Membuka Mata Jakarta". Karena itu, sejumlah tokoh nasional selalu dihadirkan. Tujuannya untuk membuka ruang komunikasi antara pusat dan daerah. Praktik pemerintahan tidak hanya dijalankan dengan regulasi dan kebijakan yang disusun atas perspektif pusat.
Lewat sejumlah tokoh dan pejabat pusat yang dihadirkan, JPIP mencoba menghadirkan realitas. JPIP ingin orang pusat berbicara tentang daerah tidak di Jakarta dengan cara pandang dari Jakarta. JPIP menginginkan orang pusat berbicara tentang daerah di daerah dengan merasakan cara pandang daerah.
Sebagai media cetak nasional yang dibesarkan daerah, Jawa Pos punya kepedulian itu. Sudah saatnya semua mata terbuka. Bukanlah daerah yang selama ini bergantung kepada pusat. Tetapi sebaliknya, Jakarta-lah yang selama ini bergantung kepada daerah. Daerahlah yang selama ini menopang Jakarta.
Membangun negeri tidak harus dimulai dari pusat, kemudian menyebar ke daerah. Pembangunan bisa dimulai di mana saja, dari sisi yang berbeda, dengan potensi dan pelaku yang berbeda. Selalu ada yang baru.
Jawa Pos, 23 April 2008