Otonomi Update
Investor Asing Serbu Daerah
Berebut 71 Proyek Senilai Rp 31,85 T
JAKARTA - Inilah momentum yang tepat untuk menanamkan modal di daerah. Ada 71 proyek di berbagai sektor senilai USD 3,5 miliar atau sekitar Rp 31,85 triliun yang ditawarkan dalam IRIF (Indonesian Regional Investment Forum) 2006 yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta kemarin.
Pada forum dua hari yang digagas DPD (Dewan Perwakilan Daerah) itu, 400 investor dari 20 negara berebut untuk mendapatkan proyek yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.
Presiden SBY dalam sambutan di depan peserta IRIF 2006 mengatakan, momentum berinvestasi di daerah sudah tepat. Sebab, masa depan Indonesia akan makin bergantung kepada pertumbuhan daerah masing-masing.
"Sesuai pemikiran think globally, act locally, masa depan Indonesia saat ini ada di tingkat daerah. Pertumbuhan kita akan berhasil bila perekonomian daerah tumbuh. Sebuah negara tak akan berkembang kecuali daerah-daerahnya berkembang," kata SBY dalam acara di Hotel Shangri-La Jakarta itu.
Presiden mengatakan, kemampuan daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan investor akan mengubah masa depan Indonesia. "Investor harus bertemu dan bekerja sama dengan potensi lokal di daerah. Ini saatnya membangun Indonesia yang baru," tegasnya.
Kepala daerah, lanjutnya, harus menumbuhkan semangat kompetisi dalam menjual potensi daerahnya. "Investor tidak akan mengetuk pintu seperti penjual buku. Ingatlah, pemodal itu punya banyak pilihan. Karena itu, tanamkan bahwa Anda tak hanya bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tapi juga dengan provinsi-provinsi di negara lain," kata presiden.
Menurut dia, forum IRIF 2006 merupakan pendorong bagi pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk berani mempromosikan potensi daerahnya ke investor lokal maupun asing. Apalagi, banyak pemda dari berbagai negara juga saling bersaing untuk menarik investor ke negaranya.
"Jika Anda dari Batam, maka saingan Anda untuk menarik investor adalah Johor, Ho Chi Minh City, Guangxi, atau bahkan Bangalore. Dan bukan hanya dalam menarik investor baru, tapi juga mempertahankan investasi lama," tutur SBY kepada para kepala daerah yang hadir di ballroom Hotel Shangri-La itu.
Presiden meminta para kepala daerah serta pengusaha menganggap masyarakat lokal sebagai bagian penting pertumbuhan itu dan tidak malah memarginalisasikannya. "Ini adalah deal baru kita pascakrisis. Menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan juga demokratis," katanya.
Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha. "Desentralisasi bukan membuat lebih banyak korupsi, tapi bagaimana sistem lokal bisa menjadi transparan," jelas presiden.
Menurut SBY, IRIF 2006 memiliki tujuan unik, tapi langsung menyentuh permasalahan. Yakni, menyatukan investor dan pemda untuk dapat bekerja sama dalam rangka meningkatkan potensi daerah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan untuk semua pihak.
Saat ini Indonesia mengalami tiga masalah utama. Kemiskinan yang merajalela, lonjakan pengangguran, dan utang luar negeri. Semua itu dimulai pada 1997, saat krisis ekonomi melanda semua negara. Indonesia pun mengalami pukulan paling hebat di bidang ekonomi.
"Tapi, kita mulai mengalami kebangkitan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2005 sebesar 5,6 persen dengan angka inflasi di bawah 7 persen. Tahun lalu, pendapatan per kapita mencapai USD 1.300 dan diharapkan akhir 2006 menjadi USD 1.500. Nilai tukar rupiah stabil di angka Rp 9.200 per USD. Sementara pasar bursa kita masuk tiga besar di Asia," papar presiden.
Indonesia naik 19 peringkat ke posisi 50 dalam World Economic Forum 2006 Global Competitiveness Index. Ini berarti Indonesia mengalahkan Tiongkok, Rusia, dan Brazil.
"Jika kita bisa mencapai pertumbuhan 7 persen, maka GDP yang saat ini mencapai USD 389 miliar akan naik dua kali lipat dalam 10 tahun."
Pakar manajemen bisnis dari University of Michigan AS C.K. Prahalad menilai, setidaknya terdapat dua area yang secara signifikan harus dikembangkan Indonesia.
Pertama, kata Prahalad, governance yang sangat penting dan kritis untuk investor global agar datang ke Indonesia. "Governance bukan sekadar menghapus korupsi, tetapi memastikan setiap kontrak kerja berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan," jelasnya.
Yang kedua adalah percepatan proses perizinan investasi sehingga proses keputusan investasi dapat berjalan lancar. Dengan demikian, semakin banyak market maker yang akan melihat Indonesia. "Jadi, fokus pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara dramatis dengan menggalakkan sektor swasta untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru."(iw/aan)
Last updated: Jumat, 03 November 2006