The Jawa Pos Intitute of Pro-Otonomi

Dua tahun berturut-turut, Kabupaten Jember meraih Otonomi Award kategori khusus bidang pengentasan kemiskinan. Terobosan apakah yang dilakukan daerah ini? Berikut laporan tim peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) yang dikoordinasi Nur Hidayat .

-----------

Siang itu, jarum jam menunjukkan pukul 11.18. Di bawah terik sinar matahari, Syamsul, 28, warga Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Jember, tampak sibuk membilah bambu. Bersama sang istri, dia kemudian menghaluskan dan menjemur bilah bambu itu di halaman rumahnya yang sangat sederhana.

Rumah bercat oranye tersebut bertetangga dengan dua rumah lain yang berada di depan dan samping kiri. Bedanya, rumah Syamsul berlantai tanah. Sedangkan rumah yang berada persis di depannya berlantai plester. ''Itu rumah orang tua saya. Yang di samping rumah adik,'' katanya.

Syamsul merupakan salah seorang penerima manfaat program bedah rumah yang digagas Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Jember. Bersama 1.003 warga Desa Darsono, bagian depan rumahnya yang semula berdinding bambu diganti dengan tembok.

Bapak satu anak yang baru 10 hari menekuni profesi sebagai pembuat anyaman bambu itu mengaku senang perbaikan rumahnya dibantu pemerintah. Ketika ditanya tentang penghasilan, dia mengatakan tidak lebih dari Rp 10 ribu per hari. ''Daripada tidak kerja, Mas,'' tuturnya.

Kalimat senada diungkapkan H Mawardi, 59, tokoh masyarakat Dusun Gading. Warga cukup senang karena perbaikan rumahnya dibantu pemerintah. Menurut dia, setiap rumah sasaran mendapatkan jatah 1.000 batu bata, 2,5 bak pikap pasir, 5 sak semen, dan tukang selama 3 hari. ''Kalau tidak cukup, warga harus menambah sendiri,'' imbuhnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember Mudhar Syarifuddin menuturkan, program yang terinspirasi acara salah satu stasiun televisi swasta itu dilaksanakan sejak 2006. ''Sebanyak 40.440 rumah telah dibedah hingga akhir 2007,'' ujarnya.

Dari jumlah itu, menurut Mudhar, penerima manfaat terbanyak adalah warga di empat desa binaan. Selain Desa Darsono, tiga desa binaan adalah Desa Karang Malang, Kecamatan Sumberjambe (681 rumah); Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk (1.703 rumah); dan Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru (1.708).

Integrasikan Program

Desa binaan adalah program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sejak 2007. Tujuannya, mempercepat pembangunan di desa-desa tertinggal dan miskin. Caranya, program pembangunan dari berbagai sektor difokuskan pada beberapa desa termiskin.

Desa sasaran ditetapkan berdasarkan peringkat terendah indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka kemiskinan tertinggi. Dengan program itu, IPM Jember diharapkan akan meningkat secara bertahap. ''Salah satu kondisi yang melecut kami adalah rendahnya IPM Jember. Pada 2005, Jember berada pada peringkat ke-33 di Jatim,'' ujarnya.

Setelah terpilih empat desa, pihak bappekab mendorong integrasi program dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setiap instansi yang memiliki program fasilitasi atau pemberdayaan masyarakat harus menjadikan empat desa tersebut sebagai bagian dari lokasi program. Hasilnya, terdapat 15 SKPD yang menjadikan keempat desa binaan menjadi salah satu lokasi program. ''Di luar itu, Tim Penggerak PKK juga terlibat,'' imbuh Mudhar.

Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk desa binaan terbilang fantastis. Alokasi terendah diperoleh Desa Gunung Malang, yang menerima Rp 4,83 miliar untuk 74 program/kegiatan. Disusul Desa Darsono (Rp 6,23 miliar untuk 69 program/kegiatan), Desa Sucopangepok (Rp 8,71 miliar untuk 81 program/kegiatan), dan Desa Karangbayat (Rp 9,42 miliar untuk 72 program/kegiatan).

Anggaran dari 15 SKPD tersebut, antara lain, digunakan untuk peningkatan kualitas jalan, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan sarana air bersih, dan penyediaan infrastruktur dasar lainnya. Anggaran juga dipergunakan untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, pos keamanan lingkungan, hingga pengadaan tanah kas desa. Termasuk di dalamnya, program bedah rumah.

Di luar itu, anggaran digunakan untuk fasilitasi program pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi produktif, bantuan permodalan, dan bantuan ternak.

Khusus untuk bidang kesehatan, terdapat program beasiswa D-3 kebidanan untuk putra desa setempat. Nilainya Rp 50 juta per desa.

Terkait beasiswa itu, Sekretaris Desa Darsono, Hanafi, menuturkan bahwa program tersebut akan sangat bermanfaat bagi warganya. Sebab, penerima beasiswa harus kembali ke desa setelah menyelesaikan pendidikan. Di tempat terpisah, H Mawardi juga mengamini pernyataan Sekdes tersebut.

Manfaat lain, menurut Hanafi, sangat dirasakan warga dusun yang sebelumnya mengalami kesulitan air bersih. Dengan adanya saluran air bersih di dekat tempat tinggal mereka, selain menghemat waktu, itu dapat mengurangi jumlah penderita muntaber. Saat yang sama, perbaikan kualitas jalan memudahkan warga dalam mengangkut hasil pertanian. (mk/e-mail: hidayat@jpip.or.id)

Jawa Pos, 2 Juni 2008