Go to content | Go to search | Go to navigation

Kolom Pro Otonomi

Kota Kediri Paling Tinggi di Jatim

2009-02-11 03:06:20

Di Jatim, Kota Kediri menjadi daerah dengan penerima DBH cukai rokok tertinggi. Pada 2008, jumlah DBH yang diterima adalah Rp 9,5 miliar. Kenaikan tajam terjadi pada 2009 dengan nilai DBH sebesar Rp 41 miliar.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Bambang Basuki Hanugrah, program yang dilakukan pada 2008 lebih banyak bersifat nonfisik. ''Informasi DBH kami terima pada Agustus. Tidak mungkin kami membuat program-program fisik dalam waktu tiga bulan," ujarnya.

Karena itu, pengelolaan DBH hasil tembakau lebih banyak ditujukan program kesehatan dan studi analisis untuk pembuatan kawasan bebas rokok. Pada 2008, tidak kurang dari 70 persen DBH dibelikan obat dan alat khusus untuk penyakit yang disebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ''Anggaran ini disalurkan melalui Rumah Sakit Gambiran dan puskesmas-puskesmas," jelas alumni ITS ini.

Lalu, bagaimana dengan 2009? Pada tahun ini, kota tempat berdirinya pabrik rokok Gudang Garam (GG) tersebut mulai merencanakan program-program yang bersifat fisik. Masalah kesehatan dan lingkungan lebih banyak dijadikan fokus program daerah yang terdiri atas empat kecamatan itu. Terutama untuk daerah di sekitar pabrik GG. Kedua masalah itu sangat penting untuk diatasi di daerah tersebut. Sebab, banyak terdapat tempat kos yang memiliki sanitasi buruk.

Salah satunya di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Balowerti. Di area yang dekat dengan pabrik GG tersebut, akan dibangun poliklinik kesehatan modern khusus untuk ISPA. ''Ini merupakan keinginan dari warga," katanya.

Selain itu, di kelurahan tersebut akan ditambah jumlah jamban bersama atau lebih dikenal dengan sanitasi untuk masyarakat (sanimas). Saat ini di kelurahan tersebut masih terdapat tiga sanimas. Namun, pembangunannya akan dilakukan setelah PAK pada Mei. Sebab, informasi besaran jumlah DBH cukai hasil tembakau didapatkan setelah APBD kota itu disahkan. (novi/mk).

 

Jawa Pos, 26 Januari 2009