Kolom Pro Otonomi
Koki Otonomi
Belum Ada Integrasi Horizontal
Hingga lima tahun otonomi daerah, pembangunan sektor pertanian dijalankan tanpa komitmen keterpaduan. Pendekatan sektoral yang sebelumnya digunakan pemerintah pusat justru cenderung dilestarikan. Berikut petikan wawancara JPIP dengan mantan Direktur Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Dr Mochammad Maksum.
Bagaimana Anda melihat pembangunan sektor pertanian selama ini?
Selama puluhan tahun, pertanian hanya menjadi subordinat pembangunan nasional. Pendekatan yang digunakan cenderung sentralistik dan berorientasi proyek. Masyarakat hanya diposisikan sebagai objek, bahkan penonton. Petani jarang diajak bicara dan tidak boleh sejahtera. Akibatnya, ketika terjadi krisis, negara kita termasuk salah satu negara miskin kurang pangan (low income-food defisit country). Padahal, kita pernah mengalami swasembada pangan.
Apakah otonomi daerah telah menghasilkan kemajuan?
Belum. Otonomi belum menghasilkan apa-apa. Integrasi horizontal di tingkat lokal juga belum terjadi.
Maksudnya?
Kebijakan pusat selama ini masih sangat sektoral dan cenderung egosentris. Sama sekali tidak ada koordinasi. Harapannya, keterpaduan antarsektor dapat ditingkatkan dengan otonomi daerah. Kenyataannya, hal itu tidak pernah terjadi.
Di Jawa Timur, beberapa daerah memisahkan Kantor Ketahanan Pangan dari Dinas Pertanian. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?
Menurut saya, kelembagaan terpisah atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, terjadi integrasi horizontal. Jika tidak disertai komitmen keterpaduan, walaupun disatukan dalam satu atap, lembaga tersebut akan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, urusan ketahanan pangan memang perlu disendirikan agar bisa menjalankan fungsi koordinatif. Jika menjadi bagian dari dinas pertanian, pasti tidak bisa berbuat banyak. Sayang, meski terpisah, yang diurusi tetap saja beras. Jika seperti itu, jelas tidak ada gunanya. Terlalu mahal biayanya.Pendapat Anda tentang revitalisasi pertanian?
Sama sekali belum jelas. Bagaimana mau revitalisasi jika pabrik susu malah mengimpor bahan mentahnya. Atau, sedikit-sedikit harga bahan pangan dibikin murah dengan cara impor. Kalau seperti itu, yang terjadi justru "impotenisasi", bukan revitalisasi. Jika kita semakin bergantung pada beras impor, lama-lama orang kapok menjadi petani.Solusinya?
Pertama, restrukturisasi pola pikir. Kita tidak bisa mengembangkan satu sektor dengan mengorbankan sektor lain. Kedua, harus dibangun gerakan untuk mengintegrasikan pembangunan antarsektor. Ketiga, bagaimana mendorong kebijakan pro-pertanian. Anggaran dan infrastruktur pun harus pro-pertanian. Selama ini, kan promodal asing. Penggusuran tanah pun dilegalisasi dengan perpres untuk memanjakan investor asing. [hidayat@jpip.or.id]