Kolom Pro Otonomi
Perubahan Tren Kinerja Pemerintah Daerah
Dari Ekonomi ke Layanan Publik
Selama dua tahun terakhir (2005-2006), Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi mencatat perubahan tren kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Tren apa saja yang berubah? Lalu, bagaimana kinerja pemerintah daerah selama dua tahun tersebut? Berikut ulasan Hariatni Novitasari dari JPIP.
Otonomi Award 2005 merupakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2004. Sementara itu, Otonomi Award 2006 merupakan hasil monev kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2005. Dari hasil dua tahun monev, ada kecenderungan berbeda setiap tahun.
Apa saja kecenderungan tersebut? Hasil monev 2005 menunjukkan, kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur paling menonjol di parameter ekonomi. Terutama didominasi indikator pertumbuhan ekonomi. Salah satu inovasi yang menonjol di bidang pertumbuhan dilakukan Kabupaten Lamongan dengan membangun Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan Wisata Bahari Lamongan (WBL).
Pembangunan infrastruktur lain adalah Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) di Kabupaten Lumajang yang dilakukan sejak 2001. Tren layanan publik ditengarai mulai meningkat dengan diluncurkannya program-program kreatif daerah, terutama di bidang kesehatan. Parameter politik tidak mengalami perkembangan inovasi yang mencolok.
Sebaliknya, hasil monev 2006 menunjukkan, tidak adanya inovasi yang signifikan di parameter ekonomi. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya. Misalnya, Kabupaten Lamongan tetap melanjutkan program WBL dan LIS.
Program-program pertumbuhan ekonomi hanya ditekankan pada bagaimana menciptakan infrastruktur pedesaan seperti membangun jalan poros desa dan pasar desa. Tidak ada proyek megapolitan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kurangnya inovasi di parameter ekonomi dipengaruhi kondisi makroekonomi nasional yang sedang lesu. Mau tidak mau, kondisi itu berimbas terhadap kondisi perekonomian daerah.
Inovasi yang paling menonjol pada monev 2006 adalah parameter layanan publik. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur membuat banyak terobosan, baik pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun administrasi dasar. Tren itu tidak bisa dilepaskan dari pencanangan 2005 sebagai tahun layanan publik di Jawa Timur. Paling tidak, itu berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota.
Meski tidak terlalu signifikan, parameter politik menunjukkan kenaikan tingkat inovasi, terutama indikator akuntabilitas publik. Beberapa daerah di Jawa Timur membuat inovasi yang menonjol. Misalnya, Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan yang telah memublikasikan dokumen-dokumen daerah ke dalam website resmi kabupaten.
Bangkitnya Kawasan Selatan
Ada tren menarik pada Otonomi Award 2006. Daerah-daerah di selatan Jawa Timur mulai bangkit dan menunjukkan prestasinya. Itu bisa dilihat dari prestasi Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Dalam Otonomi Award 2006, Kota Blitar mendapatkan dua special category di bidang layanan kesehatan dan partisipasi publik serta satu grand category bidang layanan publik. Sementara itu, Kabupaten Blitar meraih satu special category untuk pertumbuhan ekonomi dan menjadi peraih grand category ekonomi. Kabupaten Trenggalek juga mampu berada di peringkat ketiga untuk indikator pemberdayaan ekonomi lokal.
Sebaliknya, daerah-daerah di pesisir utara Jawa Timur berada pada posisi yang stagnan. Tidak ada inovasi yang menonjol di wilayah itu. Hanya Kabupaten Lamongan yang mampu berinovasi selama dua tahun belakangan ini. Tiga daerah lain, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bojonegoro, tidak pernah berada di posisi lima teratas.
Bahkan, pada hasil monev 2006, untuk beberapa indikator, Kabupaten Gresik dan Bojonegoro berada di posisi juru kunci (peringkat ke-38). Kabupaten Gresik menduduki posisi terendah untuk indikator pendidikan dan peringkat ke-34 untuk layanan administrasi dasar.
Kabupaten Tuban menduduki peringkat paling buncit untuk indikator partisipasi publik dan menduduki lima besar terendah untuk indikator akuntabilitas publik (peringkat ke-37), kesinambungan politik (peringkat ke-37), pemberdayaan ekonomi lokal (peringkat ke-37), dan layanan administrasi dasar (peringkat ke-35). Kabupaten Bojonegoro menduduki posisi paling terakhir untuk bidang kesehatan dan administrasi dasar.
Tren mengejutkan lain adalah turunnya peringkat daerah-daerah kawasan barat, yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Kabupaten Nganjuk dan Kota Madiun sejak tahun sebelumnya tidak pernah menunjukkan peringkat yang bagus. Pada 2005, kedua daerah itu menduduki peringkat lima terbawah di beberapa indikator (lihat grafis 2). Pada hasil monev 2006, justru Kabupaten Nganjuk berada di posisi paling bawah pada indikator akuntabilitas publik.
Kabupaten Ngawi pada 2005 menduduki peringkat pertama pada pemberdayaan ekonomi lokal dan Kabupaten Magetan meraih posisi tertinggi di bidang kesinambungan politik. Sayang, pada 2006, Kabupaten Ngawi menduduki peringkat terbawah dari 38 kabupaten/kota di indikator pertumbuhan ekonomi dan Kabupaten Magetan menduduki peringkat ke-34 di indikator pemberdayaan ekonomi lokal.
Hanya Kabupaten Ponorogo yang mengalami perubahan sebaliknya. Pada 2005, kabupaten yang terkenal dengan kesenian reog itu masuk ke dalam peringkat lima terbawah di beberapa indikator dan pada 2006 masuk ke dalam lima teratas pada tiga indikator di parameter politik (lihat grafis).
Tidak ada perubahan yang signifikan pada Kabupaten Madiun. Daerah yang dipimpin Bupati Junaedi Mahendra itu tetap berhasil melakukan terobosan meski masuk dalam kategori satu di antara delapan kabupaten tertinggal di Jawa Timur versi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dua daerah di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, dalam banyak indikator berada pada posisi lima terbawah. Pada indikator kesinambungan politik, Kabupaten Sampang menduduki posisi terendah (peringkat ke-38) dan 6 indikator lagi untuk lima posisi terbawah. Yaitu, kesehatan, layanan administrasi dasar, pemerataan ekonomi, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik. Tahun sebelumnya, Kabupaten Sampang juga menduduki peringkat lima terbawah pada indikator pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kabupaten Bangkalan menduduki posisi lima terbawah untuk dua indikator, yaitu kesehatan (peringkat ke-33) dan pemberdayaan ekonomi lokal (peringkat ke-34). Tahun sebelumnya, hanya di indikator partisipasi publik kabupaten itu masuk ke dalam peringkat lima terbawah.
Dua kabupaten yang relatif baik di Pulau Madura ialah Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Dua daerah tersebut tidak pernah menduduki lima peringkat terbawah. Bahkan, di indikator pemerataan ekonomi, Kabupaten Sumenep menduduki peringkat ketiga. Posisi yang sama juga diraih Kabupaten Sumenep pada tahun sebelumnya untuk kinerja akuntabilitas publik. (hnovitasari@jpip.or.id)
Sumber: Jawa Pos, 09/01/2007