Kolom Pro Otonomi
Kabupaten Blitar si Kuda Hitam
Dari hasil monev selama 2005-2006, ada satu kejutan dari Kabupaten Blitar. Pada 2005, kabupaten di wilayah selatan Jawa Timur itu termasuk pada peringkat lima dari bawah untuk tiga indikator. Indikator pertumbuhan (peringkat ke-33), pemerataan ekonomi (peringkat ke-36), dan kesehatan (peringkat ke-35).
Namun, pada 2006, kabupaten itu melaju tak terbendung sehingga mampu menduduki peringkat pertama di indikator pertumbuhan ekonomi. Dengan inovasi inti dan plasma di bidang peternakan, daerah tersebut mampu mengombinasikan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Buruknya kinerja pemerintah Kabupaten Blitar pada 2004 terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Blitar Imam Muhadi. Kasus itu membuat kas daerah mengalami kekosongan. Kosongnya kas daerah berimbas pada stagnasi program daerah. Kondisi mulai normal pada 2005 ketika semua dinas, badan, dan kantor melakukan gerakan terpadu untuk pemulihan kondisi (recovery). Prestasi Kabupaten Blitar untuk normalisasi kondisi berhasil mendudukkan kabupaten itu ke dalam peringkat tiga untuk indikator kesinambungan politik.
Pada monev 2005, Kabupaten Kediri memborong posisi terbawah untuk enam indikator sekaligus. Yaitu, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan administrasi dasar. Namun, pada monev 2006, tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan Kabupaten Kediri. Pada 2006, kabupaten itu tidak menduduki satu pun peringkat lima terburuk.
Pada hasil monev 2005, Kabupaten Banyuwangi menduduki posisi terendah untuk tiga indikator pada parameter politik. Itu terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan bupati Banyuwangi waktu itu, Samsul Hadi. Hal yang ironis dialami Kabupaten Lamongan. Daerah tersebut berprestasi pada parameter ekonomi dengan menduduki peringkat kedua di indikator pertumbuhan ekonomi dan peringkat kelima di indikator pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, menduduki peringkat kedua terendah di indikator kesinambungan politik. (novi)
Sumber: Jawa Pos, 09/01/2007