Kolom Pro Otonomi
Koki Otonomi
JPIP Mengisi Kekosongan
Belum adanya standardisasi monitoring dan evaluasi (monev) otonomi daerah dari pusat mendorong The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) sejak 2002 tampil untuk mengisi kekosongan. JPIP berupaya memberikan penilaian yang otentik terhadap wilayah yang dievaluasi. Berikut petikan wawancara dengan Dr M. Mas’ud Said dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Bagaimana pendapat Anda mengenai monev yang telah dilakukan JPIP?
Semua proses otonomi daerah itu mesti disertai evaluasi yang jelas. Otonomi daerah kita tidak terevaluasi secara menyeluruh dan terstruktur. Karena itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan JPIP mengisi kekosongan itu. Bahkan, menjadi standar yang baik bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Baik seperti apa?
Ketika Depdagri, Menpan, atau departemen terkait tidak melakukan monev, evaluasi yang dilakukan JPIP secara independen dapat mengisi kekosongan monev departemen-departemen terkait. Desentralisasi di Indonesia ini berjalan tanpa evaluasi dan tolok ukur. Semua pelaksanaan otonomi daerah harus memiliki standar yang satu.
Apakah monev JPIP di Jatim bisa memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah sesungguhnya?
Karena komparasinya tidak ada, ini saya kira lebih dari cukup. Monev mestinya dilakukan oleh state ataupun non-state. Karena JPIP hampir sendiri melakukannya, saya ingin mengatakan ini sumbangan yang besar. Yang dilakukan JPIP secara independen itu seperti yang dilakukan di Filipina. Evaluasi otonomi daerah dilakukan oleh asosiasi kota. Tetapi di Indonesia, Depdagri sebagai leading sector tidak melakukan ini.
Berdasarkan hasil monev JPIP 2006, ditemukan tren menarik. Seperti bangkitnya daerah-daerah di kawasan selatan Jatim. Sedangkan prestasi kawasan barat Jatim menurun. Pendapat Anda?
Memang menggembirakan bahwa sekarang ada variasi prestasi yang tidak hanya didominasi daerah perkotaan. Temuan 2006 itu menyenangkan. Otonomi daerah tidak saja bergantung pada satu hal faktor. Misalnya keuangan, ekonomi, dan infrastruktur. Otda juga bergantung pada lokalitas masyarakat. Apa yang terjadi di Blitar itu menunjukkan bahwa leadership atau kepemimpinan sangat menentukan performance daerah. Tak hanya kepemimpinan eksekutif, tetapi juga harmonisasi dengan legislatif.
Pendapat tentang metodologi JPIP? Ke depan apa yang harus diperbaiki?
JPIP harus menambah waktu observasi. Kalau kuesioner dan wawancara itu tidak dibarengi observasi dan turun lapangan dalam waktu lama, ditakutkan tidak didapatkan esensi data-data itu. Tujuannya, agar temuan-temuan JPIP tidak hanya berdasarkan basis data di meja. Data kualitatif harus digali di lapangan. Itu hanya bisa dicapai dengan menerjunkan tim dalam waktu lama (novi/jpip)
Sumber: Jawa Pos, 09/01/2007