Kolom Pro Otonomi
Belanja APBD
Pengaruhi Tujuh Indikator
Dalam penilaian JPIP, indikator apa sajakah yang dipengaruhi alokasi anggaran dalam APBD? Selain itu, adakah pengaruh kenaikan semu anggaran belanja publik dalam penilaian Otonomi Award?
-------------
Di antara 12 indikator yang dinilai JPIP, hanya lima yang tidak terdapat variabel komitmen anggaran dalam proses penilaiannya. Kelima indikator tersebut adalah layanan administrasi, partisipasi publik, akuntabilitas publik, kesinambungan politik, dan lingkungan hidup.
Di luar itu, tujuh indikator lainnya sangat dipengaruhi komitmen anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota dalam APBD. Sebab, ketujuh indikator tersebut sangat dipengaruhi variabel komitmen anggaran dalam penilaian existing condition-nya.
Pada tiga indikator dalam parameter pengembangan ekonomi (pertumbuhan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi lokal), misalnya, komitmen anggaran merupakan salah satu variabel penting yang sangat memengaruhi hasil penilaian setiap program/kebijakan daerah. Komitmen anggaran tersebut, antara lain, terkait penyediaan infrastruktur pertumbuhan ekonomi, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, akses permodalan, pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas ekonomi rakyat.
Tiga indikator dalam parameter layanan publik (pendidikan, kesehatan, dan sarana-prasarana umum) juga demikian. Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar merupakan variabel penting yang juga sangat menentukan hasil penilaian JPIP.
Indikator lain yang juga sangat dipengaruhi komitmen anggaran adalah pengentasan kemiskinan. Pada indikator itu, komitmen politik dan anggaran yang dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan merupakan variabel penting, di samping integrasi pendekatan lintas-sektor dan strategi operasional program yang tetap mengacu pada tiga parameter utama JPIP.
Dengan gambaran itu, kenaikan total nilai belanja publik dalam APBD tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap hasil penilaian JPIP. Sebab, penilaian JPIP didasarkan pada detail belanja yang tercantum dalam dokumen penjabaran APBD, bukan sekadar akumulasi pemindahan pos belanja pegawai beberapa satuan kerja ke dalam belanja publik.
Jadi, keberhasilan daerah untuk masuk nominasi peraih Otonomi Award sangat bergantung pada analisis terhadap detail belanja daerah. Di atas itu, bobot inovasi dan penilaian masyarakat sebagai penerima manfaat (beneficiaries) dari seluruh program/kebijakan daerah juga turut menentukan keberhasilan daerah.
Pertanyaannya kemudian, daerah mana sajakah yang akan masuk nominasi peraih 12 kategori Otonomi Award tahun ini? Silakan tunggu dan saksikan hasilnya pada Malam Penganugerahan Otonomi Award 2007 pada 7 Juni mendatang. (day/JPIP)