Kolom Pro Otonomi
Hasil-Hasil Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Kinerja Buruk Ancam Incumbent
Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) banyak memunculkan kontroversi. Misalnya, kian banyak calon incumbent (pemegang jabatan) yang kalah. Sementara figur-figur alternatif terus unjuk gigi. Mengapa mereka menang? Berikut ulasan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Kemenangan Ratna Ani Lestari dalam pilkada Banyuwangi pada 2005 lalu cukup kontroversial. Bupati yang didukung partai-partai non-parlemen tersebut menang secara dramatis. Dengan mengantongi suara 39 persen, Bupati Ratna mengalahkan calon incumbent yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai pemenang Pemilu 2004, dan memiliki kursi terbanyak di DPRD Bumi Blambangan tersebut. Beberapa hari kemudian, kejutan kembali terjadi.
Dua calon yang diusung Partai Golkar memenangkan pilkada di Kabupaten Badung dan Karangasem, Bali. Padahal, Bali adalah wilayah yang relatif permanen sebagai basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski di Badung Megawati sempat tampil dalam kampanye, ternyata tak mempan untuk membendung kemenangan pasangan AA Gde Agung-Sudikerta yang diusung Partai Golkar.
Pilkada lain yang dimenangkan figur alternatif terjadi di Kota Manado. Manado adalah salah satu di antara lima kabupaten/kota yang menempatkan Partai Demokrat sebagai jawara dalam Pemilu 2004. Namun, calon dari partai ini justru gagal memperoleh kursi kepala daerah. Malah calon dari Golkar yang menang dan memimpin daerah yang juga ibu kota Sulawesi Utara tersebut.
Kegagalan demi kegagalan yang dialami para incumbent tersebut, tampaknya, menjadi tren yang terus menanjak. Di antara 290 pilkada selama 2005-2006, lebih dari 35 persen incumbent kalah. Belum lagi ditambah data hasil Pilkada 2007. Salah satunya kekalahan kontroversial incumbent yang disokong koalisi pimpinan Golkar dalam pilkada Sulsel, yang kemudian memunculkan konflik.
Memasuki 2008, tidak kurang dari 38 kabupaten/kota telah memiliki jadwal tentatif perhelatan pilkada. Apa pun hasilnya, Pilkada 2008 akan memiliki makna tersendiri. Sedikit banyak akan berdampak pada momen Pemilu dan Pilpres 2009. Yakni untuk menguji keberhasilan mesin politik dan kader politik di daerah.
Jawa Timur: Kinerja Jadi Referensi
Kekalahan incumbent di Jawa Timur lebih besar daripada angka nasional. Dalam kurun 2005 hingga 2007 telah digelar pilkada langsung di 22 kabupaten/kota. Di antara jumlah tersebut, calon incumbent berhasil menang di 13 daerah (59 persen). Sisanya, 9 daerah (41 persen), kemenangan berhasil diraih calon non-incumbent.
Kasus kekalahan incumbent yang paling baru di Jatim terjadi dalam pilkada di Batu, Bojonegoro, dan Sampang. Calon yang dijagokan dan diusulkan partai terkuat di Batu dan Bojonegoro justru kedodoran. Masyarakat lebih memilih figur lain yang diusulkan nonpartai mapan.
Di Bojonegoro, misalnya, kemenangan pasangan Suyoto-Setyo Hartono diusulkan PAN, PNBK, dan PPP. Padahal, tiga parpol tersebut bukan peraih suara tertinggi dalam Pemilu 2004. Posisi PAN dan PNBK berada di luar lima besar perolehan hasil Pemilu 2004. Hanya PPP yang berada di posisi kelima setelah PKB, PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat.
Terlepas dari persoalan incumbency tersebut, secara keseluruhan kemenangan parpol di satu daerah tidak selamanya berbanding lurus dengan hasil pilkada. Di antara 22 pilkada yang telah digelar, delapan pilkada berhasil dimenangkan calon yang diusulkan nonparpol terkuat. Itu terjadi di Sumenep, Lamongan, Situbondo, Ponorogo, Banyuwangi, Trenggalek, Batu, dan Bojonegoro. Bahkan, khusus pilkada Banyuwangi dan Ponorogo dimenangkan calon yang diusulkan parpol di luar lima besar.
Kekalahan calon yang diusulkan parpol terkuat tersebut semakin mengukuhkan asumsi kebutuhan akan figur alternatif dalam pilkada. Karena itu, dukungan parpol terbesar beserta organisasi massa pendukungnya ternyata bukan jaminan untuk menang. Ini mengukuhkan faktor penjelas lainnya yang positif menyokong kemenangan atau kekalahan seorang calon.
Berdasar data tiga tahun terakhir (2005-2007) yang dihimpun JPIP, faktor kinerja daerah juga menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan dalam pilkada. Selama ini JPIP mengukur kinerja daerah berdasar akumulasi tiga komponen, yakni inovasi daerah, survei/pendapat publik, dan data kondisi umum daerah. Sembilan daerah yang pilkadanya dimenangkan figur alternatif ternyata menunjukkan kinerja yang menonjol.
Terdapat perbaikan kinerja daerah setelah figur alternatif menjadi kepala daerah. Seperti yang terjadi di Ponorogo, Banyuwangi, Trenggalek, dan Pacitan. Beberapa bidang pembangunan yang diukur kinerjanya menunjukkan perbaikan. Ponorogo mencapai perbaikan peringkat kinerja untuk pemerataan dan pemberdayaan ekonomi dalam tiga tahun terakhir. Meskipun tidak diikuti perbaikan kinerja di bidang kesehatan dan pendidikan.
Banyuwangi mengalami perbaikan peringkat kinerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerataan ekonomi. Bahkan, Trenggalek mengalami perbaikan di empat bidang sekaligus. Sedangkan Pacitan, meskipun mengalami fluktuasi peringkat, sebagian besar masih dalam zona papan atas atau sepuluh besar.
Sedangkan kemenangan figur alternatif di Batu, Bojonegoro, dan Sampang tidak terlepas dari lemahnya kinerja pemerintah daerah. Meskipun faktor kepemimpinan incumbent bukan satu-satunya faktor penentu, itu merupakan catatan kritis pula. Peringkat kinerja daerah yang stagnan dan cenderung menurun di tiga daerah tersebut, setidaknya, menjadi referensi rakyat untuk menentukan pilihan calon kepala daerah selain incumbent.
Kategori figur alternatif bukan berarti non-incumbent semata. Tetapi, hal itu berlaku bagi incumbent yang menang kembali karena kinerja daerah yang stabil atau bahkan meningkat selama kepemimpinannya. Menjadi figur alternatif karena pola kepemimpinan, program, dan kebijakannya selalu inovatif. Seperti yang ditunjukkan Lamongan, Kota Blitar, Kabupaten Mojokerto, dan Sidoarjo yang kerap menempati peringkat papan atas.
Selain itu, perolehan suara para incumbent tersebut juga relatif besar. Seperti angka kemenangan spektakuler yang diraih incumbent di Kabupaten Mojokerto dengan angka 87,30 persen. Kemudian, berurutan Kota Blitar, Sidoarjo, dan Lamongan, para incumbent-nya meraih 69,34 persen, 67,86 persen, dan 52,92 persen. (wawansobari@jpip.or.id/mk).
Jawa Pos, Selasa, 01 Januari 2008