Kolom Pro Otonomi
Isu-Isu Favorit
Secara keseluruhan, JPIP sebenarnya mengembangkan 12 indikator utama dalam pemeringkatan kinerja daerah. Hanya, indikator kinerja bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomilah yang relatif dirasakan dan menarik perhatian masyarakat. Bila merujuk pada konteks orientasi pembangunan, maka keempat bidang kinerja itu termasuk dalam isu-isu pembangunan manusia (human development).
Inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan umumnya berorientasi pada peningkatan efisiensi (murah, mudah, dan berkualitas). Selain itu, juga merupakan praktik upaya peningkatan kesamaan kesempatan bagi masyarakat miskin (equality) dan keadilan pelayanan (fairness). Tak lupa pula dengan memasukkan upaya peningkatan transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik. Tentunya dengan mempertimbangkan pula alokasi anggaran dan capaian masing-masing daerah.
Dalam bidang ekonomi, inovasi daerah lebih ditekankan pada pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Praktik pemerataan ekonomi seperti dalam upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pinggiran. Misal, melalui pembangunan dan peremajaan pasar desa. Selain itu, juga pemberian fasilitas akses modal bagi usaha kecil.
Sementara pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan penguatan kapasitas dan posisi lembaga ekonomi masyarakat lokal. Yang marak dilakukan, misalnya, upaya mendorong pengembangan lumbung desa modern. Pun berupa peningkatan manajemen dan permodalan lembaga ekonomi, seperti koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam, dan badan usaha milik desa (BUMDes).
Program dan kebijakan yang berorientasi pembangunan manusia tersebut, tampaknya, populer dan menyentuh masyarakat di daerah. Sebab, hal itu berkontribusi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Bukan lagi berupa program dan kebijakan yang prestisius, namun tidak menyentuh kebutuhan masyarakat banyak. Seperti pembangunan gedung olahraga dan pembangunan monumen yang menelan dana besar, namun berdampak kecil bagi masyarakat.
Seyogianya pilkada memang menjadi ajang bagi masyarakat untuk menilai kinerja calon pemimpinnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa irasionalitas jangka pendek juga masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Namun, masyarakat masih memiliki hati nurani yang sesungguhnya saat memilih. Bukan lagi karena nama besar, ketokohan, karisma, dan uang.(wawan/mk)
Jawa Pos, Selasa 1 Januari 2008